ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pedoman penilaian risiko yang disusun oleh BPKP menggunakan teori manajemen risiko serta untuk melakukan penerapan atas hasil analisis pedoman tersebut dalam kegiatan penilaian risiko pada penyusunan APBD Provinsi DKI Jakarta. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori manajemen risiko. Penelitian ini menggunakan metode Mixed-Method, yakni pengkombinasian metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan cara melakukan telaah dokumen berupa pedoman penilaian risiko yang disusun BPKP, wawancara, dan FGD. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pedoman penilaian risiko BPKP tidak semuanya sejalan dengan elemen manajemen risiko yaitu tidak adanya aspek Evaluasi Risiko dan beberapa langkah kerja yang tidak sesuai dengan tahapan Penilaian Risiko menurut AS/NZS. Berdasarkan hasil penerapan dari ketiga aspek dan langkah kerja tersebut, dalam kegiatan penilaian risiko pada proses penyusunan APBD Provinsi DKI Jakarta, menghasilkan daftar risiko dan hasil analisis risiko yang dapat digunakan untuk membuat rencana penanganan risiko.

---

ABSTRACT

This study aims to analyze the risk assessment guidelines compiled by the BPKP using risk management theory and to implement the results of the guideline analysis in risk assessment activities in the preparation of the DKI Jakarta Provincial Budget. The approach used in this research is risk management theory. This study uses the Mixed-Method method, namely combining quantitative and qualitative research methods by conducting a document review in the form of risk assessment guidelines compiled by BPKP, interviews, and FGDs. The results of this study indicate that the BPKP risk assessment guidelines are not all in line with the elements of risk management, namely the absence of aspects of Risk Evaluation and several work steps that are not by the stages of Risk Assessment according to AS/NZS. Based on the results of the application of the three aspects and work steps, in the risk assessment activities in the process of drafting the DKI Jakarta Provincial Budget, it produces a list of risks and the results of risk analysis that can be used to make a risk management plan.