ABSTRAKKetetapan MPR Rl Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi
Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang
Berkeadilan; serta Perlmbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia, menetapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang
dilaksanakan dengan memberikan kewenangan luas, nyata dan bertanggung-jawab
kepada daerah secara proposional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan
pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perlmbangan keuangan pusat
dan daerah. Ketetapan ini membuat UU No. 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di
Daerah digantikan dengan UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Sementara hadimya otonomi daerah yang lebih luas daripada sebelum ini,
menimbulkan banyak tanggapan dari berbagai kalangan, mulai dari yang bernada optimis
sampai tanggapan-tanggapan pesimis akan kemampuan daerah dalam melaksanakan
otonomi daerah ini. Mengingat otonomi daerah sendiri sebagai suatu konsep yang berasal
dari kebijakan publik yang dibuat dalam kaitannya dengan kepentingan masyarakat
banyak, maka dianggap penting dan menarik untuk mengetahui lebih jauh bagaimana
respon yang muncul dari individu-individu dalam masyarakat akibat diberlakukannya
otonomi daerah.
Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh gambaran sikap mahasiswa
dan anggota DPRD terhadap konsep Otonomi Daerah, khususnya di propinsi Kalimantan
Tengah sebagai salah satu propinsi yang diperkirakan akan meraih kemajuan pesat
(kompas, 6 November 2000). Menurut Morgan (1979) pemahaman terhadap sikap
dipandang sebagai kunci untuk pemahaman dan kemampuan memperkirakan apa yang
akan dilakukan individu.
Penelitian ini menggunakan alat berupa kuesioner dengan teknik Semantic
Differential dari Osgood , Suci dan Tannenbaum (1957, dalam Snider & Osgood, 1977),
berisi item-item kata sifat yang dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) dimensi, yaitu: dimensi
evaluasi, potensi, dan aktivitas. Proses face validity dilakukan terhadap alat dengan
bantuan expert judgement, dan uji reliabilitas terhadap alat dilakukan dengan perhitungan Alpha Cronbach. Penggalian data dilanjutkan dengan menggunakan pendekatan kualitatif
berupa teknik Focus Group Discussion untuk memperkaya analisis dan memperoleh
gambaran dinamika tingkah laku.
Dari analisa dan interpretasi data diperoleti tiasil batiwa ada perbedaan sikap
yang signifikan antara matiasiswa dan anggota DPRD dalam memaknai konsep otonomi
daerati, dimana para anggota DPRD memiliki sikap yang cendemng lebih favorable dalam
memaknai otonomi daerah dibanding responden matiasiswa.
Setelati didiskusikan ternyata dalam masing-masing kelompok responden sendiri
terdapat penyebaran sikap yang sukar disebut tiomogen dalam memaknai konsep
Otonomi Daerati yang mungkin disebabkan baik responden matiasiswa dan anggota
DPRD memiliki sikap yang beragam terfiadap makna dan interpretasi otonomi daerati.
Selanjutnya, saran untuk perbaikan penelitian adalati memperbanyak jumlah responden
penelitian dan mengukur sikap dengan metode lain, yang lebiti menggunakan pendekatan
the Message-learning Approach.
Aktiimya penelitian ini ditiarapkan dapat bermanfaat bagi pitiak-pihak yang terkait
dengan penyelenggaraan otonomi daerati, pemertiati perkembangan pelaksanaan otonomi
daerati, agar melakukan bentuk sosialisasi yang tepat dan mengetatiui masalati yang perlu
disosiaiisasikan, juga memberikan masukan dan mendorong timbulnya ide-ide baru bagi
peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lanjut.