ABSTRAKPeraturan Menteri Luar Negeri nomor 09/A/KP/XII/2006/01 dalam lampirannya mengharuskan dokumen dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di Indonesia wajib dilegalisasi oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat. Putusan pengadilan yang tidak konsisten satu dengan lainnya dan aturan hukum yang diatur dalam bentuk Peraturan Menteri yang memuat substansi pengaturan yang tidak jelas atau kabur, jelas melahirkan suatu ketidak pastian hukum. Bentuk penelitiannya merupakan penelitian preskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi masalah berkaitan dengan dokumen luar negeri yang dibuat oleh pihak asing, di luar negeri atau di Indonesia dan dipergunakan di Indonesia. Rumusan masalahnya adalah bagaimana keabsahan dokumen luar negeri, yang tidak dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang yang dipergunakan di Indonesia. Dari Fakta persidangan ditemukan bahwa penandatangan kuasa khusus dilakukan di Indonesia dengan demikian hubungan hukum berupa pemberian kuasa dilakukan di Indonesia, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud merupakan Dokumen yang dibuat dan atau diterbitkan di Luar Negeri

---

ABSTRACT

The Regulation of the Minister of Foreign Affairs number 09 / A / KP / XII / 2006/01 in its attachment requires that foreign document documents issued abroad and wish to be used in Indonesia must be legalized by the Republic of Indonesia Representative in the local country. Court decisions that are inconsistent with one another and the legal rules regulated in the form of Ministerial Regulations which contain substance that is unclear or vague, clearly give birth to a legal uncertainty. The form of the research is prescriptive research, namely a study that aims to provide solutions or suggestions to overcome problems related to foreign documents made by foreign parties, abroad or in Indonesia and used in Indonesia. The formulation of the problem is how the validity of foreign documents, which are not legalized by authorized officials used in Indonesia. From the facts of the trial it was found that the signatory to a special power of attorney was carried out in Indonesia so that the legal relationship in the form of power of attorney was carried out in Indonesia, so that the Special Power of Attorney could be said to be Documents made or issued abroad.