ABSTRAK Disertasi ini merupakan penelitian juridis normatif yang dilakukan dengan menggunakan privacy rights theory, prinsip-prinsip internasional tentang penerapan hak asasi manusia dalam communication surveillance dan teori sistem peradilan pidana. Fokus penelitian ini adalah mengkaji bagaimana hukum di Indonesia mengakomodir prinsip-prinsip perlindungan terhadap hak asasi dari intersepsi baik dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan serta perbandingannya dengan negara Amerika Serikat, Australia, Belanda, Inggris dan Prancis. Hasil penelitian ini mendapati bahwa intersepsi merupakan tindakan yang melanggar zona privasi, tindakan tersebut merupakan tindakan yang dilarang. Tindakan intersepsi memiliki karakter yang khusus dan berbeda dengan upaya paksa lainnya, oleh karena intersepsi dilakukan dengan cara rahasia, tidak terlihat dan tidak terasa. Penelitian ini menegaskan bahwa intersepsi selain berfungsi sebagai upaya paksa khusus namun terkadang dapat disalahgunakan dan melanggar hak asasi manusia. Intersepsi dipandang sebagai tindakan yang mengurangi hak privasi, namun intersepsi tetap dipergunakan oleh aparat penegak hukum dimanapun didunia ini sebagai salah satu instrumen upaya paksa dengan pertimbangan adanya kebutuhan untuk penegakan hukum. Hal tersebut dimungkinkan karena hak privasi masih termasuk derogable rights sehingga hak privasi masih dapat dibatasi sepanjang pembatasan tersebut dilakukan berdasarkan undang-undang. Penelitian ini menemukan bahwa intersepsi yang diatur di Indonesia baru sebatas pemberian wewenang (legality) kepada aparat untuk penegakan hukum (legitimate aim) dan belum menerapkan prinsip proportionality dan necessity. Selain itu prinsip admisibility dan due process of law belum sepenuhnya diadopsi dalam hukum acara pidana Indonesia sehingga hakim belum banyak berperan dalam menentukan keabsahan alat bukti yang diperoleh dari intersepsi. Sehingga alat bukti yang diperoleh dengan melanggar hak asasi manusia pun masih dapat diakui sebagai alat bukti yang sah dan digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam putusannya. Hal tersebut berbeda dinegara Amerika Serikat, Australia, Belanda, Inggris dan Prancis yang menerapkan menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Penelitian ini menemukan RUU KUHAP saat ini berupaya membangun hukum acara pidana Indonesia yang compatible dengan prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia di atas. Oleh karena itu saran dari hasil penelitian ini berupa : Pertama, diperlukan unifikasi bentuk upaya paksa dalam satu peraturan perundang-undangan yang menerapkan prinsip legitimate aim, necessity dan proportionality sehingga intersepsi dipandang sebagai upaya terakhir setelah jalan lain sudah ditempuh sebelumnya. Kedua, memberlakukan hukum acara pidana yang menerapkan prinsip admisibility dan due process of law sehingga hakim lebih berperan dalam menentukan keabsahan alat bukti dan membatalkan alat bukti yang diperoleh dengan melanggar hak asasi. Ketiga merobah klasifikasi alat bukti tertutup yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP menjadi klasifikasi alat bukti terbuka dengan menambahkan klausula pengamatan hakim dalam persidangan sehingga alat bukti apapun dapat diterima di pengadilan (admissible) sepanjang diperoleh secara sah. Keempat, agar RUU KUHAP saat ini diteruskan pembahasannya dan untuk melengkapinya diperlukan suatu RPP yang mengatur secara detail teknis dari tatacara intersepsi, misalnya monitoring pasca dilakukannya intersepsi melalui post audit oleh lembaga eksternal diluar lembaga penegak hukum yang melakukan intersepsi.

ABSTRACT This dissertation is a normative juridical research which has been conducted by using privacy rights theory, international principles about implementing of human rights in communication surveillance and theory of the criminal justice system. The focus of this research is to study how the law in Indonesia accommodates the principles of the protection to the human rights of interception whether in the constitution, legislation, verdicts, and its comparison with the United States, Australia, Netherland, UK, and France. The result of this research found that interception is an intrusion to privacy zone, and it is a forbidden act. Interception, however, has special characteristics and differ with other coercion, therefore interception is done by secret, is not visible and is not noticeably. This research affirm that interception beside has its functions as a special coercion but sometimes can be misused and violate the human rights. Interception is deemed as an action which decrease the privacy right, but however it is used as a tools of state by the law enforcement officer in the world with the law enforcement consideration. It is still possible to be done because the privacy right is classified as derogable rights therefore it is could be limited by the regulations. This research found that the interception regulated in Indonesia is merely granting authority (legality) to the law enforcement agencies (legitimate aim) and yet implemented proportionality and necessity principles. Moreover, the principle of admissibility and due process of law are not entirely adopted yet in Indonesian criminal procedure so that the judge does not get his perfect role in determining the validity of evidence obtained from the interception. It is so that the evidence obtained by violating human rights can still be admitted as a valid evidence and it can be used as a Judge consideration in its verdict. The situation above is different in the law system of USA, Australia, Netherland, UK, and France which have applied such principles. This research found that the Draft of Criminal Procedure Code nowadays tries to build Indonesian criminal procedural law that is compatible with the principles of respecting the human rights, as above. Because of that, the suggestions from this research are, as follow : One, it is required the unification in coercion within one regulations which implement the principles of legitimate aim, necessity and proportionality, therefore interception can be regarded as the last resort after other coercion had previously been through. Two, imposing criminal procedural law which implement the principle of admissibility and due process of law therefore the judge is able to play it’s role in determining the validity of the evidence and exclude the evidence which was obtained by violating human rights. Three, to amend the classification of limited evidence-which is regulated in Chapter 184 Criminal Procedure Code (KUHAP) – to be the classification of unlimited evidence by ammending the clause of judge observation in the trial so that any evidence can be accepted in the court (admissible), as long as it is obtained lawfully. Four, Continuing the discussion of the Draft of Criminal Procedure Code in House Representative, and in order to complement it, it needs a RPP (Draft of Governmental Regulations) which regulates in detail, the technical order of interception, for example : monitoring the things after implementing the interception through post audit by external body outside the law enforcement agencies which implements the interception.