Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sangat penting untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, dimana Notaris dapat dilaporkan oleh masyarakat kepada Majelis Pengawas Notaris baik mengenai tingkah laku Notaris maupun mengenai akta yang dibuat oleh Notaris. Akan tetapi, kadang kala laporan masyarakat yang diajukan kepada Majelis Pengawas tidak memiliki dasar, sehingga diperlukan suatu perlindungan hukum bagi Notaris, seperti yang terjadi dalam kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris No. 02/B/MPPN/X/2018. Dengan demikian muncul permasalahan terkait perlindungan hukum terhadap Notaris atas laporan yang tidak berdasar dan penetapan apa yang dapat diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, dengan tipologi penelitian deskriptif-analitis yang menggunakan jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data dengan studi dokumen atau kepustakaan, serta metode analisis data dengan cara berfikir deduktif dan alur pembahasan yang diolah secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Notaris berasal dari kekuatan pembuktian yang terdapat pada akta Notaris dan juga Hak Ingkar Notaris dengan Majelis Pengawas Wilayah yang hanya dapat memberikan penetapan sebatas sanksi teguran lisan atau teguran tertulis apabila Notaris melanggar peraturan dan Majelis Pengawas Pusat tidak dapat memeriksa suatu perkara apabila pelapor terlambat mengajukan banding.

---

The Notary in carrying out their duties are very important to apply the principle of prudence, where the Notary can be reported by the public to the Notary Supervisory Board regarding both the behaviour of the Notary and the deeds made by the Notary. However, not all public reports submitted to the Supervisory Board have a basis, so that legal protection is needed for the Notary, as happened in the case of The Central Supervisory Board of Notary Decision No. 02/B/MPPN/X/2018. Thus, arising problems regarding legal protection against the Notary for baseless reports and what stipulation can be given by the Notary Supervisory Board. This study uses juridical-normative research methods, with a descriptive-analytical typology of research that uses a type of secondary data consisting of primary and secondary legal materials with techniques of data collection with study documents or literature, and methods of data analysis with deductive reasoning and discussion flow processed qualitatively. Based on the results of this thesis research, it can be concluded that legal protection that can be given to the Notary comes from the evidentiary power contained in the Notary deed and also the Notary Denial Rights with the Regional Supervisory Board which can only provide stipulations limited to verbal warning or written warning if the Notary violates the rules and The Central Supervisory Board cannot examine a case if the reporter is late in filing an appeal.