ABSTRAK
Fokus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis fungsi Pengembangan, Peningkatan, Pemeliharaan, Perlindungan, dan Pemanfaatan (selanjutnya disebut DEMPE) untuk transaksi dengan pihak afiliasi sehubungan dengan harta tidak berwujud. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana mengidentifikasi fungsi DEMPE untuk pemanfaatan harta tidak berwujud diantara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagai salah satu bentuk implementasi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (Arms Length Principle) di Indonesia, dan untuk mengetahui kondisi regulasi Indonesia atas identifikasi fungsi DEMPE atas transaksi afiliasi sehubungan dengan harta tidak berwujud. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Data yang dikumpulkan sebagai dasar analisis didapatkan melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang dipilih berdasarkan pengalaman profesional mereka di bidang Perpajakan Internasional dan Transfer Pricing. Penelitian ini kemudian menjelaskan bahwa ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi fungsi DEMPE atas transaksi afiliasi sehubungan dengan harta tidak berwujud, cara yang dapat dilakukan misalnya melalui wawancara fungsional kepada key personnel perusahaan atau grup, serta melakukan tinjauan analisis fungsional yang dapat dilakukan melalui tinjauan mendalam terhadap dokumen yang dimiliki oleh perusahaan atau grup. Penelitian ini juga menghasilkan bahwa saat ini tidak ada peraturan atau pedoman khusus yang secara khusus mengacu pada kewajiban Wajib Pajak untuk mengidentifikasi fungsi-fungsi DEMPE yang dilakukan untuk transaksi pihak afiliasi sehubungan dengan harta tidak berwujud di Indonesia, dan penerimaan masukan yang berasal dari pihak Wajib Pajak dan Pejabat Pajak yang menyatakan bahwa dibutuhkan klarifikasi dalam bentuk regulasi atau panduan mengenai transfer pricing atas harta tak berwujud - dan tidak hanya terbatas pada identifikasi fungsi DEMPE. Peneliti kemudian menyarankan pihak pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan opsi untuk merumuskan dan menegakkan peraturan atau pedoman mengenai penentuan harga transfer atas harta tidak berwujud yang berfungsi untuk mengklarifikasi posisi peraturan penentuan harga transfer Indonesia, serta untuk memitigasi risiko atas sengketa pajak terkait penentuan harga transfer sehubungan dengan harta tidak berwujud di Indonesia.

---

ABSTRACT
The focus of this research is to analyze the Development, Enhancement, Maintenance, Protection, and Exploitation (hereinafter referred as DEMPE) function for related party transactions concerning Intangibles. The purpose of this study is to understand how to identify the DEMPE function of for the use of Intangibles between related parties as a part of the implementation on Arms Length Priciple in Indonesia, and to find out Indonesias state of regulation when it comes to the DEMPE function identification in related party transactions concerning Intangibles. The methodology used in this research is qualitative approach with qualitative data analysis technique. The data were collected by means of in-depth interview with the respected sources chosen based on their professional experience in the field of International Tax and Transfer Pricing. This research later explains that there are some ways that could be done in order to identify the DEMPE functions of intangibles transactions, e.g. to perform functional interview to the companys or groups key personnels, as well as functional analysis that could be done through in-depth review of the companys or the groups documents. This research also results that currently there is no specific regulation nor guidance that are specifically referring to the obligation of the Taxpayers to identify the DEMPE functions performed for related party transactions concerning intangibles in Indonesia and that there are suggestions from both Taxpayers and Tax Officers side that a clarification in the form of regulation or guidance regarding transfer pricing for Intangibles-and not only limited to the identification of DEMPE functions-is required. The researcher later suggests the policy maker to consider the options to formulate and to enforce the regulation or guidance regarding transfer pricing for Intangibles to clarify Indonesias transfer pricing regulation position, as well as to mitigate the risk of overwhelming and unnecessary increase in transfer pricing dispute regarding Intangibles in Indonesia.