Salah satu Nawa Cita pemerintah Indonesia tahun 2014-2019 adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Salah satu bentuk pembangunan adalah pembangunan fisik, yang dapat diukurdengan pendekatan belanja infrastruktur/aset. Namun Laporan Keuangan yang selama ini dipakai untuk memantau pembangunan fisik, baru didapatkan tahun berikutnya. Pada penelitian ini, rancangan data mart aset negara dibuat sebagai solusi untuk memantaupembangunan fisik nasional tanpa harus menunggu tahun berikutnya. Pertanyaan penelitian yaitu bagaimana rancangan data mart aset negara untuk mengukur pembangunan fisik di Indonesia? Penelitian ini menggunakan metodologi Kimball, dengan alat bantu Oracle Database dan visualisasi Tableau. Hasil penelitian menunjukkan pembangunan fisik nasional masih terkonsentrasi di provinsi DKI Jakarta (36.12% tahun 2017 dan 36.91% tahun 2018) berdasarkan alokasi dan realisasi dana APBN. Salah satu pengambilan keputusan yang dapat diambil adalah melakukan restrukturisasi kebijakan untuk pemerataan pembangunan fisik, dan meningkatkan prioritas alokasi untuk daerah pinggiran terlebih dulu.

---

One of the Indonesians government goals from 2014 to 2019 is to develop Indonesian physical infrastructure from the outer layer of the country, through development of rural

areas and villages. Physical infrastructure is a variable mentioned in Financial Statement as fixed-assets spending, in which currently only available annually. This research is aimed to develop analytical data environment in a form of data mart, as a solution to monitor physical infrastructure development at almost realtime, without waiting for an

annual report. This research question is how to develop Governments Fixed Assets based Data Mart to measure physical infrastructure development in Indonesia. Kimball methodology, as well as Oracle database, and Tableau OLAP visualization were utilized to develop the data mart. Result shows when aggregates, physical infrastructure built in Indonesia was concentrated in DKI Jakarta by almost a half of Government Budget

Allocation (36.12% at 2017 and 36.91% at 2018) comparing to another states. One of the decision that could be generated were to restructurize policy for phisical infrastructure budget allocation for next/upcoming years, and prioritize allocation for outer layer of the country including rural areas and villages.