ABSTRAK
Penerapan good governance di lingkungan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kinerja dari tiap instansi pemerintah. Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) merupakan Satuan Kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) untuk melaksanakan seluruh proses Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kemenlu dengan nilai tertentu. Dalam melaksanakan tugasnya ULP berpedoman pada prinsip pengadaan dan prinsip good governance hal ini terbukti dengan terpilihnya ULP Kemenlu dalam 29 ULP Percontohan dari seluruh ULP yang ada di lingkungan pemerintah di Indonesia. Tulisan ini mencoba untuk menganalisis sistem pengukuran kinerja dalam rangka analisis pencapaian key performance indicator (KPI) pada ULP Kemenlu. Tulisan ini berfokus pada efektivitas evaluasi kinerja yang telah dilakukan selama ini dalam menganalisis keberhasilan atau pencapaian objective ULP Kemenlu serta memberi masukan terkait pengukuran evaluasi kinerja yang tepat untuk membantu ULP dalam mencapai KPI. Penelitian ini menggunakan 7 prinsip pengadaan yang juga merupakan prinsip good governance untuk menilai sistem penilaian kinerja yang ada selama ini, serta menjadi acuan dalam merekomendasikan sistem pengukuran yang baru. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengukuran kinerja yang ada selama ini yaitu dengan matriks evaluasi dinilai sudah tidak cukup untuk menganalisis kebrhasilan atau pencapaian objective ULP sehingga diperlukan pengukuran kinerja tambahan lainnya. Penulis merekomendasikan pengukuran kinerja melalui enam indikator yaitu proses pengadaan tepat waktu, tingkat keberhasilan pengadaan, tingkat ketertarikan calon penyedia terhadap paket pengadaan yang dilelangkan, persentase harga timpang, lelang di luar rencana, dan tingkat penunjukan langsung. Perhitungan keenam indikator kinerja menggunakan data 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2014 dan 2015 menunjukan bahwa dalam 2 (dua) tahun terakhir terdapat peningkatan kinerja dari ULP tersebut, dengan kategori nilai keduanya cukup.

---

ABSTRACT
The implementation of Good Governance at the Government Institution aims at improving performance of each government institution. Procurement Services Unit (ULP) in the Ministry of Foreign Affairs is a unit that has duties and function to implement the entire procurement proccess of goods/services at a certain value in the Ministry of Foreign Affairs. In carrying out its duties, ULP refers at principles of procurement and good governance, and as a result, ULP of Ministry of Foreign Affairs is selected as on of 29 best ULP from all government institution's ULP in Indonesia. This paper attempts to analyze the performance measurement system to analyze the achievement of key performance indicator of ULP of Ministry of Foreign Affairs. This paper focused on the effectiveness of performance evaluation carried out so far in analyzing the success or achievement of the ULP of Ministry of Foreign Affairs' objective and providing feedback regarding proper measurement of performance evaluation to assist ULP in achieving KPI. This research uses 7 principles of procurement that in line with principle of good governance to assess the existing performance assessment system, and make it as reference to recommend the new measurement system. The result of the research indicates that the existing performance measurement system, by using matrix for evaluation, is considered not appropriate to analyze the success or achievement of ULP's objective. Therefore, it requires additional performance measurement system. The author recommend measuring performance through six indicators, namely timely procurement process, procurement success rate, interest of potential suppliers to procurement packages to be tendered, percentage of price difference, out of plan auction, and direct appointment. The calculation of all six performance indicators using the data of last two years, namely 2015 and 2015, indicates that in the last two years the was increase of performance of the ULP, and the score for the two categories is sufficient.