Perubahan distribusi kekuatan antara kekuatan baru (emerging powers) seperti Tiongkok, India, dan Brazil tengah menggeser sistem internasional menjauhi nilai-nilai liberal. Dalam ranah ekonomi politik internasional, pembahasan mengenai Beijing Consensus muncul sebagai tantangan terhadap nilai-nilai neoliberal Washington Consensus. Tulisan ini melihat perdebatan mengenai karakteristik Beijing Consensus sebagai model pembangunan—prinsip dan praktik kebijakan apa saja yang direkomendasikan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tulisan ini juga menganalisis pendapat dalam 19 tulisan akademis mengenai signifikansi dan legitimasi Beijing Consensus sebagai sebuah konsep. Tulisan ini menemukan konsensus mengenai karakteristik Beijing Consensus yang menyarankan pembangunan melalui liberalisasi ekonomi secara bertahap dan peran pemerintahan terpusat yang pragmatis dan tidak terikat ideologi dalam mengambil kebijakan. Sementara itu, tulisan ini menemukan perdebatan mengenai legitimasi konsep Beijing Consensus, terutama saat disandingkan dengan konsep Washington Consensus yang rekomendasi kebijakannya lebih jelas dan terperinci. Perdebatan ini berakar pada perdebatan mengenai definisi model pembangunan itu sendiri

---

.Changes in the distribution of power among emerging powers such as China, India and Brazil are shifting the international system away from liberal values. In International Political Economy, the concept of Beijing Consensus emerged as a challenge to the neoliberal values ​​of Washington Consensus. This paper examines the debate surrounding characteristics of the Beijing Consensus as a development model—what policy principles and practices are recommended for achieving high economic growth. This paper also analyzes opinions in 19 academic literatures regarding the significance and legitimacy of the Beijing Consensus as a concept. This paper finds consensus that Beijing Consensus suggests achieving development through gradual economic liberalization and the significant role of a centralized and pragmatic government, unrestrained by ideological constraints in deciding policies. Meanwhile, this paper also finds a debate on the legitimacy of the Beijing Consensus as a concept, especially when juxtaposed with the Washington Consensus which policy recommendations are clearer-cut and more detailed. This debate has its roots in the debate about what is the definition of a ‘development model’.