Pesatnya pembangunan di Jawa Barat bagian timur (Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kota Cirebon) menyebabkan kebutuhan air minum semakin meningkat. Saat ini, pasokan air minum masih di supply oleh Perusahaan Daeran Air Minum (PDAM), sedangkan untuk keperluan lainnya sebagian besar diperoleh dari sumur. Dengan adanya Waduk Jatigede, terdapat potensi untuk pemenuhan kebutuhan air minum tersebut menggunakan skema Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional. Pelaksanaan proyek SPAM timbul beberapa permasalahan seperti belum terbentuknya kesepakatan kerjasama antar pemangku kepentingan yang terkait dan keterbatasan pembiayaan dari alokasi APBN dan APBD Provinsi Jawa Barat serta belum adanya investor yang dapat diajak kerjasama dalam mengimplementasikan proyek pembangunan SPAM Regional Jatigede. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek,  memahami keterlibatan dari berbagai pemangku kepentingan dan untuk memberikan usulan Bagi Hasil Pendapatan (revenue-sharing) yang dimaksudkan agar dapat menarik investor dapat berinvestasi pada proyek SPAM Regional Jatigede. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan Actor-Network Theory (ANT) untuk  mengeksplorasi stakeholder dengan seksama dan tidak terburu-buru dalam menentukan stakeholder kunci berikut  dengan berbagai perubahannya dalam proyek SPAM Jatigede. Selain itu, menggunakan metode kuantitatif untuk menentukan revenue sharing dalam proyek SPAM Jatigede agar keluaran dari penelitian ini dapat mengusulkan suatu rekomendasi untuk strategi yang bersifat komprehensip. Hasil dari analisis mengenai stakeholder kunci yaitu Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, Gubernul Provinsi Jawa Barat, PDAM Kota dan Kabupaten Daerah Pelayanan, dan PT. Tirta Gemah Ripah. Dalam analisis kelayakan finansial didapat bahwa yang memenuhi kriteria dari indikator yang ditetapkan bahwa model 3 dan 4 merupakan paling baik diantara model lainnya dengan menggunkan model Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Kesimpulan dari pemilihan model kelembagaan maka dapat disimpulkan model 4 merupakan yang terbaik beradasarkan kondisi eksisting.

Kata Kunci : Pemangku Kepentingan, SPAM Jatigede, Teori Jejaring Aktor, Bagi Hasil Pendapatan

The rapid development in eastern West Java (Sumedang Regency, Majalengka Regency, Cirebon Regency, Indramayu Regency and Cirebon City), drinking water needs are increasing. Currently, drinking water supply from the Regency / City Regional Water Company, while for other purposes, most of it is obtained from wells. The Jatigede dam, there is the potential to meet the needs of drinking water using the Regional Water Supply System schema. The implementation of the Regional Water Supply System project there have been problems such as the lack of cooperation agreements between relevant stakeholders and limited funding of the State Budget Allocation and the West Java Provincial Budget and there is no investor who can be invited to cooperate in implementing the Regional Water Supply System of Jatigede project. This study aims to identify the various stakeholders involved in the project, understand the involvement of various stakeholders and to provide revenue-sharing proposals intended to attract investors to invest in the Regional Water Supply System of Jatigede project. This study uses a qualitative method using the Actor-Network Theory (ANT) approach to explore stakeholders carefully and in no hurry to determine key stakeholders along with the various changes in the Regional Water Supply System of Jatigede project. In addition, the quantitative method is used to determine revenue sharing in the Regional Water Supply System of Jatigede project so that the output of this research can propose a recommendation for a comprehensive strategy. The results of the analysis of key stakeholders, namely the Directorate General of Human Settlements, the Directorate General of Natural Resources, the Ministry of National Development Planning, the Settlements and Housing of West Java Province, Governor of West Java Province, the Regency / City Regional Water Company, and Tirta Gemah Ripah Ltd.. In the financial feasibility analysis, it was found that those who met the criteria of the specified indicators that models 3 and 4 were the best among the other models by using the model of Public Private Partnership (PPP). The conclusion from the selection of institutional models can be concluded that model 4 is the best based on existing conditions.