ABSTRAK
Skripsi ini membahas penggabungan partai antara Arakan League For Democracy (ALD) dan Rakhine Nationalities Development Party (RNDP) menjadi Arakan National Party (ANP) di Myanmar pada Tahun 2014. Negara bagian Rakhine yang memiliki etnis mayoritas Arakan, dalam sejarahnya selalu memiliki partai berbasis etnis sejak diadakannya Pemilu tahun 1990 yang dimenangkan oleh Arakan League for Democracy dan kemudian berlanjut pada Pemilu 2010 yang dimenangkan Rakhine Nationalities Development Party. Hal ini menunjukkan bahwa partai berbasis etnis cukup dipercaya masyarakat etnis Arakan. Kemudian, kembalinya ALD ke panggung perpolitikan pada tahun 2012 setelah dibekukan pemerintah pada tahun 1990 menjadikan masyarakat etnis Arakan memiliki dua partai besar berbasis etnis Arakan menjelang Pemilu 2015. Hal tersebut membuat wacana penggabungan antara RNDP dan ALD muncul sebagai solusi untuk menarik basis massa etnis Arakan agar suara mereka tidak terpecah dalam memilih partai berbasis etnis pada Pemilu 2015. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data melalui studi literatur untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan partai RNDP dan ALD untuk melakukan merger partai politik menjadi ANP. Penelitian ini menggunakan teori party merger yang dikembangkan oleh Hilde Coffé dan René Torenvlied yang menjelaskan bahwa penggabungan partai dapat terjadi sebagai kombinasi antara berbagai faktor kontekstual, intra-partai, dan inter-partai. Dengan model Pemilu elektoral, latar histori, kondisi sosio-ekonomi masyarakat etnis Arakan, identitas dari masing-masing partai, serta hubungan antar-partai yang relatif baik menjelang Pemilu 2015, wacana penggabungan partai RNDP dan ALD pada akhirnya terwujud dengan terbentuknya Arakan National Party (ANP) pada tahun 2014.

---

ABSTRACT
This paper discuss the merging of Arakan League For Democracy (ALD) and Rakhine Nationalities Development Party (RNDP) into Arakan National Party (ANP) in Myanmar in 2014. Rakhine state, which has a majority ethnic Arakan, has historically had ethnic-based parties since the 1990 elections which were won by Arakan League for Democracy and then continued in the 2010 elections won by the Rakhine Nationalities Development Party. This shows that ethnic-based parties are fairly trusted by the Arakan ethnic community. Then, the return of ALD to the political stage in 2012 after being frozen by the government in 1990 made the Arakan ethnic group now have two major parties based on ethnic Arakan ahead of the 2015 election. This made the discourse of the merger between RNDP and ALD appear as a solution to attract the Arakan ethnic mass base so that their votes were not divided in choosing ethnic-based parties in the 2015 election. This research used  qualitative method by collecting data through literature studies to see various factors that affected the RNDP and ALD to merge themselves into ANP. This research used the party merger theory developed by Hilde Coffé and René Torenvlied which explained that party merging could occur as combination of multiple contextual, intra-party, and inter-party factors. With the electoral election model, historical setting, socio-economic conditions of the Arakan ethic community, identities from each political parties, as well as relatively good relations among each political parties towards the 2015 elections, the discourse of political party merging of RNDP and ALD became reality with the creation of Arakan National Party (ANP) in 2014.