Pada tahun 2017 tercatat total bencana di Indonesia adalah 2.853 kejadian dimana didominasi oleh bencana hidrometeorologi yaitu banjir menempati urutan pertama (978 kejadian). Banjir bukan hanya menyebabkan sawah tergenang sehingga tidak dapat dipanen dan meluluhlantakkan perumahan dan permukiman, tetapi juga merusak fasilitas pelayanan sosial ekonomi masyarakat dan prasarana publik, bahkan menelan korban jiwa. Meskipun partisipasi masyarakat dalam rangka penanggulangan banjir sangat nyata terutama pada aktivitas tanggap darurat, namun banjir menyebabkan tambahan beban keuangan negara, terutama untuk merehabilitasi dan memulihkan fungsi prasarana publik yang rusak. Penanganan tanggap darurat untuk infrastruktur itu sendiri memerlukan proses perencanaan proyek yang baik karena menjadi salah satu fungsi vital dalam mencapai tujuan proyek sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yaitu aspek kemanfaatan dan efektivitas (Pasal 31). Pengembangan proses perencanaan penanganan tanggap darurat dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan Pedoman Kerangka Ilmu Manajemen Proyek atau Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) khususnya edisi keenam tahun 2017 yang umumnya diakui sebagai praktik yang baik (best practice) dengan studi kasus: bencana alam banjir di Kabupaten Padang Pariaman yaitu dengan menganalisa gap/kesenjangan berdasarkan komparasi prosedur perencanaan eksisting dengan proses perencanaan berbasis PMBOK yang mana kemudian ditambahkan/diperbaiki aktifitas-aktifitas yang diperlukan untuk mengeliminasi gap tersebut sehingga prosedur yang dihasilkan ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas dokumen perencanaan.

---

In 2017 the total disaster recorded in Indonesia was 2,853 incidents which were dominated by hydrometeorological disasters, namely flooding which ranked first (978 incidents). The flood disaster not only caused rice fields to be flooded so they could not be harvested and destroyed housing and settlements, but also damaged the community's socio-economic service facilities and public infrastructure, and even claimed lives. Although community participation in the context of flood prevention is very evident especially in emergency response activities, flooding has caused additional state financial burdens, especially to rehabilitate and restore damaged public infrastructure functions. Emergency response handling for infrastructure itself requires a good project planning process because it is one of the vital functions in achieving project objectives as stated in the Republic of Indonesia Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management, namely aspects of benefit and effectiveness (Article 31). The development of the emergency response planning process in this study will use the Project Management Body of Knowledge approach (PMBOK Guide) especially the sixth edition of 2017 which is generally recognized as best practice with case studies: flood natural disasters in Padang Pariaman District, it is by analyzing gaps based on the comparison of existing planning procedures with the PMBOK-based planning process which activities are then added/corrected to eliminate the gap so that the resulting procedures are expected to improve the quality of planning documents.