Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) merupakan suatu kebijakan yang melibatkan sinergi antar Instansi Pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia secara kolaboratif. Kebijakan KSWP meningkatkan kapabilitas Direktorat Jenderal Pajak untuk mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak serta membantu dalam pembentukan basis data perpajakan yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan KSWP sebagai upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitaif dengan paradigma post-positivist, dengan mengacu pada model implementasi kebijakan publik Merilee S. Grindle. Data yang dikumpulkan berbentuk data kualitatif, yang ditranskrip dan dianalisis dengan metode successive approximation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan KSWP di lingkungan Pemerintah Kota Bogor dapat digolongkan ke dalam kategori berhasil karena lingkungan implementasi yang mendukung serta kesiapan sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bogor, tetapi dengan catatan rendahnya tingkat pengetahuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor terhadap kebijakan KSWP.

---

Tax Clearance Simplified System (KSWP) is a policy that involves synergy between Government Institution to improve taxpayer compliance in Indonesia collaboratively. This policy enhances the capability of the Directorate General of Taxes to detect taxpayer disobedience and helps in establishing a strong taxation database. This study aims to analyze the implementation of KSWP policies as an effort to increase taxpayer compliance in the City Government of Bogor. This study uses a quantitative approach with the post-positivist paradigm, with reference to the Merilee S. Grindle public policy implementation model. Data collected in the form of qualitative data, which are transcribed and analyzed by successive approximation methods. The results showed that the implementation of the KSWP policy within the City Government of Bogor could be categorized as a success because of the supportive implementation environment and readiness of resources owned by the City Government of Bogor, but with a note of the low level of knowledge of the Bogor City One Stop Service and Integrated Services (DPMPTSP Kota Bogor) towards KSWP policies.