ABSTRAKPerlakuan biaya bunga pinjaman untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak dalam hal Wajib Pajak memperoleh penghasilan berupa bunga deposito yang dikenakan PPh final haruslah berpedoman pada Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-46/PJ.4/1995, dimana aturan tersebut mengindikasikan adanya dugaan penempatan dana deposito yang berasal dari dana pinjaman bank, apabila hal tersebut terjadi maka biaya bunga pinjaman pada hakikatnya adalah biaya untuk mendapatkan penghasilan berupa bunga deposito yang dikenakan PPh final, sehingga tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Penelitian ini betujuan untuk menganalisis argumentasi dan pembuktian yang dilakukan oleh Perum Percetakan Uang RI dan Fiskus dalam menentukan bahwa biaya bunga pinjaman merupakan biaya sehubungan dengan penghasilan final atau tidak dan menganalisis Putusan Pengadilan Pajak Perum Percetakan Uang RI ditinjau dari asas kepastian hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa menurut argumentasi fiskus koreksi biaya bunga pinjaman dilakukan karena dana yang ditempatkan pada deposito Perum Peruri berasal dari pinjaman sehingga biaya bunga tidak dapat dibebankan secara fiskal, kemudian melalui pembuktian dalam persidangan, fiskus dapat membuktikan bahwa Perum Peruri tidak dapat memenuhi 3 (tiga) unsur pengecualian pada penerapan SE-46/PJ.4/1995, selanjutnya argumentasi Perum Peruri menyebutkan bahwa dana yang ditempatkan pada deposito bukan berasal dari pinjaman, melainkan dari laba ditahan sementara dana pinjaman bukan ditempatkan pada deposito, melainkan pembelian mesin-mesin produksi, kemudian melalui pembuktiannya, Perum Peruri dapat memenuhi 3 (tiga) unsur pengecualian pada penerapan SE-46/PJ.4/1995. Pada Putusan Pengadilan Pajak sengketa ini, Majelis Hakim berpendapat substansi biaya bunga pinjaman sangat berkaitan erat dengan bidang usaha Perum Peruri, dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Perum Peruri telah memenuhi asas Kepastian Hukum.

---

ABSTRACT

Treatment of loan interest expense for calculate the amount of taxable income in the case that a Taxpayer obtaining deposit interest income which is subject by the final income tax must refer to Director General of Taxes Letter Number SE-46/PJ.4/1995. That rules indicate the alleged placement of deposits derived from bank loans, if this happens, the interest expense on the bank loan is essentially the cost of obtaining income in the form of deposit interest subject to final tax income, so that it cannot be charged as a fiscal costs. The purpose of this research was to analyze the analyze the arguments and evidence carried out by the Perum Percetakan Uang RI and Fiskus to determine that the cost of loan interest is the costs related to the final tax or not, and to analyze the tax court ruling on behalf of Perum Peruri from the legal certainty principal. The study method is qualitative which is used in-depth interviews. The results of this study indicate that according to the arguments of the tax authorities, fiscal correction of the interest loan expense is made because the funds placed on Perum Peruri deposits come from bank loans so that the interest costs cannot be charged as a fiscal costs, and then through verification in the tax court, the tax authorities can prove that Perum Peruri cannot fulfill 3 (three) exceptions in the implementation of SE-46/PJ.4/1995. according to the argument Perum Peruri, which is stated that the funds placed on deposits did not come from bank loans, but from retained earnings while the bank loans funds were not placed on deposits, but for the purchases of production machine. then through its verification, Perum Peruri can fulfill 3 (three) exceptions in the implementation of SE-46/PJ.4/1995. In this dispute of the Tax Court, the Panel of Judges argued that the substance of the loan interest cost was closely related to Perum Peruri's business sector, and the Tax Court Decision that granted all Perum Peruri's appeal had fulfilled the principle of Legal Certainty.