Tesis ini menaklik strategi diplomasi yang dimainkan oleh para aktor dalam mendorong Hak Asasi Petani dan Masyarakat yang Bekerja di Pedesaan menjadi sebuah Deklarasi PBB di Dewan HAM PBB.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang datanya dikumpulkan dari sumber-sumber tertulis dan wawancara kepada orang-orang yang terlibat. Berangkat dari konsep aliansi hibrida dalam Human Rights Diplomacy yang digunakan penulis sebagai pisau analisis, penelitian ini mengafirmasi strategi aliansi hibrida para aktor yang dideterminasi oleh dua faktor. Pertama, suara-suara yang diproduksi oleh para aktor selama proses negosiasi bersifat saling mengisi. Kedua, akses dan hirarki yang asimetris dari masing-masing aktor dapat dikelola dengan baik sesuai dengan fungsinya

This paper examines the diplomatic strategy played by actors in promoting the Rights of Peasants and Other  People Working in Rural Areas to become United Nations Declaration at the United Nations Human Rights Council. The method used in this study is qualitative in that the data was collected from written sources and interviews with the people involved. Departing from the concept of hybrid alliances in Human Rights Diplomacy used by the author as an analytical framework, this study affirms the strategy of hybrid alliances of actors which are determined by two factors. First, voices produced by actors during the negotiation process are mutually complementary. Second, the asymmetrical access and hierarchy of each actor can be managed properly according to their functions.

Keywords: Peasant rights, Diplomacy, Human Rights, Civil Society, United Nations, State.