Skripsi ini bertujuan untuk memahami status Indonesia sebagai ‘kekuatan di Indo-Pasifik’ melalui peran-peran yang dikonsepsikan melalui visi Indo-Pacific Cooperation. Penelitian ini berawal dari munculnya sikap Indonesia dalam menghadapi tantangan pergeseran gravitasi (perekonomian dan militer) dunia ke arah Samudera Hindia dan Samudera Pasifik atau kawasan Indo-Pasifik. Sikap tersebut ditunjukkan dalam pidato Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi pada Januari 2018 tentang Indo-Pacific Cooperation yang berisi gagasan Indonesia untuk menciptakan arsitektur kerja sama di Indo-Pasifik yang inklusif, bebas dan terbuka, dan mengedepankan sentralitas ASEAN. Gagasan ini muncul setelah tahun 2016 Jepang mengeluarkan strategi Free and Open Indo-Pacific (FOIP) dan diadopsi oleh Amerika Serikat, India, dan Australia tahun 2017. Strategi FOIP dinilai sebagai upaya membendung strategi Indo-Pasifik Tiongkok, Belt and Road Initiative (BRI). Dengan menggunakan kerangka analisis teori peran, penulis mencoba memahami status kekuatan Indo-Pasifik Indonesia yang belum dijelaskan secara komprehensif oleh peneliti sebelumnya. Penulis menggunakan tiga konsep peran Indonesia dari Santikajaya, yakni sebagai soft revisionist, normative bridge-builder, dan interlokutor ASEAN untuk menganalisis peran yang dikonsepsikan Indonesia melalui usulan visi Indo-Pacific Cooperation. Penulis berpendapat bahwa status Indonesia sebagai kekuatan di Indo-Pasifik tidak memiliki kekuatan sebesar Tiongkok, AS, India, dan Jepang. Namun Indonesia telah menunjukkan kehadiran yang signifikan dalam wacana Indo-Pasifik

---

This thesis aims to understand Indonesia’s status as ‘Indo-Pacific Power’ through it’s roles conception in the Indo-Pacific Cooperation vision. This research began with the emergence of Indonesia's attitude in facing the challenges of world's gravity (economy and military) shifting towards the Indian Ocean and the Pacific Ocean or the Indo-Pacific region. This attitude was shown in a speech by the Indonesian Foreign Minister, Retno Marsudi in January 2018 about the Indo-Pacific Cooperation which contained Indonesia’s idea to create anc inclusive, free and open, and prioritized ASEAN centrality cooperation architecture in the Indo-Pacific. This idea emerged after in 2016 Japan issued the Free and Open Indo-Pacific (FOIP) strategy and was adopted by United States, India and Australia in 2017. The FOIP strategy was assessed as an effort to stem China's Indo-Pacific strategy, Belt and Road Initiative (BRI). Using the role theory framework, the author tries to understand Indonesia’s Indo-Pacific Power status which has not been comprehensively explained by previous researchers. The author uses three concepts of Indonesia's role from Santikajaya, namely as a soft revisionist, normative bridge builder, and ASEAN interlocutor to analyze Indonesia’s roles conception in the Indo-Pacific Cooperation vision proposal. The author argues that Indonesia's status as an Indo-Pacific power does not as large as China, the US, India and Japan. However, Indonesia has shown a significant presence in the Indo-Pacific discourse.