Penelitian ini mengkesplorasi persoalan paradoks tentang bagaimana ketimpangan standar perburuhan serta kondisi kerja antar negara di ASEAN dapat terjadi meskipun kondisi kerja yang adil dan layak telah diposisikan sebagai standar universal. Melalui pendekatan pascarukturalisme, penelitian ini fokus untuk memahami dua bentuk konstruksi realitas yaitu konstruksi tatanan perburuhan internasional, dan konstruksi tatanan ekonomi politik global dan regional ASEAN yang berkaitan dengan perdagangan, standar perburuhan, dan penciptaan kondisi kerja. Penelitian ini menemukan bahwa tata kelola penerapan konvensi-konvensi ILO merupakan persoalan mendasar yang mengkondisikan ketimpangan standar perburuhan antar negara. Penelitian ini juga menemukan bahwa tidak adanya standar perburuhan di dalam perjanjian perdagangan bebas antar negara ASEAN juga turut mengkondisikan ketimpangan standar perburuhan antar negara ASEAN semakin langgeng.

This research explores a paradox problem on how inequality of labor standards and working condition among ASEAN Nations could be existed even though a fair and decent working condition has been positioned as universal standard. Through post-structuralism approach, this research focuses on understanding two forms of reality construction, which are construction on international labor order and construction on global and ASEAN regional political economy order that related to trade, labor standards, and the creation of working condition. This research finds out that the governance on ILO conventions application is a basic matter which conditioned inequality on labor standards among nations. This research also finds that the absence of labor standards in the free trade agreement among ASEAN nations is also making the inequality of labor standards among ASEAN nations imperishable.