Tesis ini membahas tentang rendahnya angka partisipasi masyarakat Kota Batam pada Pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015. Semula tindakan Golput merupakan respon terhadap dominasi kekuasaan pemerintah Orde Baru, kemudian setelah masa reformasi melalui Undang Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Bab VIII pasal 56 ayat 1 yang diundangkan sejak tanggal 15 Oktober tahun 2004 maka telah ditetapkan bahwa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus dipilih secara langsung yang semestinya memberi dampak kebebasan bagi masyarakat untuk memilih secara terbuka siapa yang akan memimpin hingga ditingkat daerah. Fenomena yang terjadi di Pilkada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015 lalu hanya diisi oleh dua pasang kandidat petahana (incumbent) yang menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur pada periode sebelumnya namun ternyata meski kedua kandidat merupakan aktor politik lama justru menurunkan semangat partisipasi masyarakat untuk memberikan suara. Oleh sebab itu melalui pendekatan faktor psikologis dan faktor pendekatan pilihan rasional dengan memasukkan tiga dimensi utama yaitu orientasi isu, orientasi kandidat, dan media informasi yang melibatkan sebanyak 400 responden. Penelitian ini menemukan rendahnya kehadiran pemilih di Kota Batam disebabkan dari faktor isu yang merupakan turunan dari faktor psikologis dan diikuti dengan rendahnya minat pemilih terhadap kandidat yang tersedia. Secara implikasi teoritis, penelitian ini pula menyumbangkan temuan bahwa ketika pemilih tidak memiliki pengetahuan terhadap isu yang akan diselesaikan, ini yang pula memberikan kontribusi kepada semakin menurunnya rasa simpati masyarakat terhadap pelaksanaan Pilkada.

---

The purpose of this study is to examine the factors behind the large number of absentees among voters in regional elections (Pilkada) in Kepulauan Riau Province, Indonesia. Since 2005, people have their right to vote for their own local leader that was previously selected by the parliament to become a candidate. However, this democratic reform was not accompanied by voters enthusiasm to cast their vote.

In 2015, the Election Education Network for the People found that there were still more than 50% voters who did not use their rights to elect their governor candidate in Batam. Lower voter turnout was affected by Golput (Golongan Putih) or non-voting which was driven by various reasons, but the most popular causes were protests against misconducts in the implementation of elections, lost of expectation to and trust in candidates, and lost of trust in the political system. For this paper, we conducted a quantitative survey to 400 respondents of those who did not cast their vote during the gubernatorial election of Kepulauan Riau Province in 2015.

This paper examines non-voting behavior using psychological and rational choice approaches, particularly on three main variables that may have provided the motive behind the non-voting behavior of the eligible voters, i.e. candidate orientation, issue orientation, and media orientation. It argues that despite the fact that the voters know the two candidates running for governor office as both were incumbents (governor and vice-governor were both run for the governor office), the voters chose to not to cast their votes for several reasons; i.e. the lack of accessible information about the vision of the candidates, and the lack of clarity of programs offered by the candidates.