ABSTRAKPenelitian ini memaparkan mengenai sebuah analisa terhadap pelaksanaan  akuntabilitas di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pada Periode Tahun 2016-2019. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk bagaimana pelaksanaan  akuntabilitas di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ditinjau dari dimensi akuntabilitas program. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam kepada informan kunci yang memahami pelaksanaan  mengunakan Opersionalisasi Konsep akuntabilitas di lembaga Setjen DPR RI dan pihak yang tekait mengenai pelaksanaan di lembaganya, lalu peneliti melakukan critical realism dimana berpacu pada gejala dan fenomena yang ada yang terkait dengan dimensi akuntabilitas program dengan mengunaka indikator yang sudah dibuat untuk nantinya di analisa dan dalam hal ini juga peneliti melakukan studi kepustakaan untuk mempertajam analisis yang dilakukan. Hasil dari penelitian mengambarkan bahwa  Hasil penelitian adalah Berdasrkan hasil analisa yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas di Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indoneisa sudah dilaksanakan sesuai dengan 4 indikator mengikuti operasionalisasi konsep dimensi akuntabilitas program yaitu Adanya akses publik terhadap laporan yang telah di formulasikan dan dilaksanakan, Adanya penjelasan dan pembenaran terhadap tindakan Setjen yaitu dengan Laporan juga inventarisasi hukum dalam landasan pelaksanan tindakan, Setjen juga mengadakan rapat publikasi kinerja dan  seperti forum pengaduan whistle blowing system yang bisa di akses kepada seluruh stakeholder yang ada, dan juga aktor atau penyelengara lembaga Setjen terlibat dalam pelaksanaan program dengan pembentukan Charcater Building juga dibantu dengan sistem Reward and Punishment dalam instansinya.

---

ABSTRACT

This study describes an analysis of the implementation of accountability at the Secretariat General of the House of Representatives of the Republic of Indonesia in the 2016-2019 Period. While the purpose of this research is to find out the form of how the implementation of accountability in the Secretariat General of the House of Representatives of the Republic of Indonesia in terms of the dimensions of program accountability. This research was carried out through in-depth interviews with key informants who understood the implementation of using Operations The concept of accountability in the Secretariat General of the Republic of Indonesia and related parties in the implementation of institutions, then researchers conducted critical realism which ran on the symptoms and phenomena associated with the program accountability dimension mengunaka indicators that have been made to later be analyzed and in this case also the researchers conducted a library study to sharpen the analysis carried out. The results of the study illustrate that the results of the study are based on the results of the analysis, it can be concluded that the implementation of accountability in the Republic of Indonesia Republic of Indonesia General Secretariat has been carried out in accordance with the 4 indicators following the concept of program accountability dimensions, namely public access to reports formulation and implementation, There is an explanation and justification for the actions of the General Secretariat, namely a report on legal inventories on the basis of action, the Secretariat also holds a performance publication meeting and a complaint forum for whistle blowing systems that can be accessed by all existing stakeholders and actors or organizers the Secretariat institution is involved in the implementation of the program with the establishment of the Charcater Building and is also assisted with a Reward and Punishment system in its institutions.