Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan kedudukan penelitian dan pengembangan sebagai unsur penunjang strategis yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Urusan litbang berperan penting agar kebijakan daerah didasarkan pada kajian atau bukti. Namun, banyak daerah yang belum menata urusan litbang sebagaimana mestinya, salah satunya Pemerintah Kota Tangerang. Dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016, Pemerintah Kota Tangerang terus menyelaraskan urusan litbang dengan urusan perencanaan, padahal urusan litbang harus menjadi badan tersendiri. Alasan tidak dibentuknya R&D sebagai organisasi tersendiri dan konsekuensi dari clustering ini kemudian menjadi pertanyaan penelitian. Christensen, Laegreid, Roness, dan Rovik (2007) menyatakan bahwa organisasi publik adalah alat atau instrumen untuk mencapai tujuan tertentu yang dianggap penting, untuk memenuhi tugas dan mencapai hasil yang diinginkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan pengumpulan datanya melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pimpinan tidak perlu R&D karena ada Bappeda yang bertindak sebagai pusat data, pengalaman kinerja Dinas Litbang kurang optimal, Pemerintah Kota Tangerang melakukan efisiensi, dan ada tidak ada konsekuensi hukum yang mengikat. Konsekuensi positif dari clumping adalah lebih efisien dan anggaran litbang lebih terjamin, sedangkan konsekuensi negatifnya adalah litbang tidak fokus pada menjalankan tugas pokok dan fungsinya yaitu kajian dan inovasi. sebagai kendala hierarkis dalam menjalankan tugasnya. Usulannya agar kepala daerah lebih berkomitmen pada urusan litbang di daerah.
Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government affirms the position of research and development as a strategic supporting element needed to support the implementation of government affairs which fall under the authority of the Region. R & D affairs play an important role so that local policies are based on studies or evidence. However, many regions have not managed R & D affairs properly, one of which is the Tangerang City Government. In the Tangerang City Regional Regulation Number 8 of 2016, the Tangerang City Government continues to align R&D affairs with planning matters, even though R&D matters must be a separate body. The reasons for not forming R&D as a separate organization and the consequences of this clustering then become research questions. Christensen, Laegreid, Roness, and Rovik (2007) state that public organizations are tools or instruments to achieve certain goals that are considered important, to fulfill tasks and achieve desired results. This research uses a qualitative approach, and data collection through in-depth interviews. The results revealed that the leadership did not need R&D because there was a Bappeda acting as a data center, the experience of the performance of the Research and Development Agency was less than optimal, the Tangerang City Government carried out efficiency, and there were no binding legal consequences. The positive consequence of clumping is that it is more efficient and the budget for R&D is more secure, while the negative consequence is that R&D does not focus on carrying out its main tasks and functions, namely study and innovation. as a hierarchical constraint in carrying out its duties. The proposal is for regional heads to be more committed to R&D affairs in the regions.