ABSTRAKOmbudsman adalah salah satu lembaga negara yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan eksternal dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Penyidikan atas inisiatif sendiri yang dilakukan oleh Ombudsman merupakan salah satu bentuk pengawasan aktif yang dapat mencegah terjadinya maladministrasi secara sistemik dan dapat mengurangi jumlah laporan publik yang disampaikan kepada Ombudsman. Namun kegiatan pengawasan aktif ini baru digencarkan beberapa tahun terakhir ini tanpa adanya regulasi yang mengikat terkait penyelenggaraan OMI di Jakarta. Oleh karena itu, tesis ini bertujuan untuk mendeskripsikan koordinasi vertikal Ombudsman Republik Indonesia dan Perwakilan Ombudsman Jabodetabek dengan menggunakan prinsip koordinasi Hasibuan dan Sugandha yang dilakukan untuk melihat kendala koordinasi dari Cheema dalam melakukan investigasi terhadap dirinya. inisiatif sendiri di Jakarta agar tujuan OMI dapat tercapai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pasca positivis. Data yang digunakan dalam skripsi ini diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam dengan beberapa informan yang menurut peneliti relevan dengan topik yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi dalam pelaksanaan OMI berjalan dengan baik. Hasil ini ditunjukkan dengan terpenuhinya sembilan dari 15 indikator dalam pemenuhan empat tujuan koordinasi dalam penyelenggaraan OMI di Jakarta. Berdasarkan hasil analisis, peneliti menyimpulkan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia dengan Perwakilan Jabodetabek masih dihadapkan pada beberapa kendala seperti kendala teknis dan struktural. Hal inilah yang membuat pencapaian tujuan OMI masih belum maksimal meski koordinasi OMI telah dilakukan sesuai dengan kaidah koordinasi yang ada.ABSTRACTThe Ombudsman is a state institution that is authorized to carry out external supervision in the delivery of public services in Indonesia. Investigation on its own initiative by the Ombudsman is a form of active supervision that can prevent systemic maladministration and can reduce the number of public reports submitted to the Ombudsman. However, this active monitoring activity has only been intensified in recent years without any binding regulations regarding the implementation of OMI in Jakarta. Therefore, this thesis aims to describe the vertical coordination of the Ombudsman of the Republic of Indonesia and the Representatives of the Jabodetabek Ombudsman by using the principles of Hasibuan and Sugandha coordination which was carried out to see the coordination constraints of Cheema in investigating him. own initiative in Jakarta so that OMI's goals can be achieved. The research method used in this research is post positivist research method. The data used in this thesis were obtained by conducting in-depth interviews with several informants who according to the researchers were relevant to the topic under study. The results showed that coordination in the implementation of OMI was going well. This result is shown by the fulfillment of nine of the 15 indicators in the fulfillment of the four coordination objectives in organizing the OMI in Jakarta. Based on the results of the analysis, the researchers concluded that the coordination carried out by the Ombudsman of the Republic of Indonesia with representatives of Jabodetabek still faced several obstacles such as technical and structural constraints. This is what makes the achievement of OMI goals still not optimal even though OMI coordination has been carried out in accordance with existing coordination principles.