ABSTRAK
Program pengembangan PLTP memiliki nilai strategis untuk mendukung kepentingan pencapaian ketahanan energi berbasis sumber energi terbarukan, mitigasi iklim, dan misi pembangunan berkelanjutan sekaligus pembangunan sosial. Meskipun demikian, dalam tahapan awal pembangunannya, pengembangan PLTP biasanya diwarnai dengan rendahnya dukungan/penerimaan sosial. Lemahnya penerimaan sosial tersebut biasanya diakibatkan oleh dampak negatif pembangunannya secara sosial dan lingkungan. Belum optimalnya implementasi kebijakan pengelolaan persoalan sosial tersebut oleh negara dan/atau pengembang menjadikan isu ini selalu muncul dalam pengembangan PLTP. Riset ini ditujukan untuk membangun sebuah model penerimaan sosial dalam pengembangan PLTP dengan mengambil sampel studi dalam pengembangan PLTP di Baturraden. Perspektif ilmu lingkungan, pembangunan sosial dan peran negara menjadi alat analisis karena berpengaruh terhadap pengelolaan isu penerimaan sosial dalam pengembangan PLTP. Model tersebut dibangun menggunakan variabel bebas, yakni struktur, proses, dan kultur sebagai aspek-aspek penting sistem kehidupan sosial budaya, dari 100 sampel data yang dikumpulkan melalui metode survei, wawancara mendalam, dan observasi lapangan. Data diolah melalui metode permodelan persamaan struktural untuk menilai tingkat relasi antar-variabel dan analisis kualitatif. Penelitian ini mengkonfirmasi arti penting ketiga variabel tersebut untuk menentukan tingkat penerimaan sosial terhadap pengembangan PLTP di WKP Baturraden, dan menemukan variabel/subvariabel bebas baru yang berperan penting untuk mengefektifkan kebijakan pengelolaan isu penerimaan sosial sebagai variabel terikat dalam pengembangan PLTP. Variabel/subvariabel tersebut adalah penguatan peran negara sebagai lembaga rechstaat dan kulturstaat. Temuan ini menjadi kontribusi ilmiah riset terhadap model penerimaan sosial dan sekaligus memperkuat kebijakan pengelolaan isu sosial dalam pengembangan PLTP bagi terwujudkan pembangunan sosial dan berkelanjutan.

---

ABSTRACT
The geothermal power plant (GPP) program has a strategic value to sustain the interests of achieving renewable source-based energy security, climate mitigation, and the sustainable development agenda as well as social development. Nevertheless, in the initial stages of its development, the GPP program is usually characterized by weak social acceptance. The weak social acceptance is usually caused by social and environmental development impacts. The lack of optimal implementation of the social issue management has made this issue always arise in the GPP program. This research is aimed at building a model of social acceptance in the GPP progam by taking a sample of study in the GPP project in Baturraden. Environmental science perspective, social development and the role of the state become analytical tools because they influence the management of social acceptance issues in the project. The model is built using independent variables, namely structure, social process, and culture as important aspects of the socio-cultural life system, from 100 samples of data collected through survey method, indept interviews and field observations. Data is processed through structural equation modeling methods to assess the level of inter-variable relations and qualitative analysis. This study confirms the importance of these three variables to determine the level of social acceptance of the Baturraden GPP project, and finds a variable/sub-variable that plays an important role in making effective social issue management policies in the project. This new variable/subvariable is the strengthening role of the state as a rechstaat and kulturstaat institution. This finding is a scientific contribution to this research on the model of social acceptance and simultaneously strengthens social issue management policies in the development of GPP to social and sustainable development.