Teknologi, Informasi dan Komunikasi telah diamati sebagai solusi untuk pembangunan ekonomi dan sosial dalam tata kelola negara. Prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi komponen yang melandasi good governance dan mulai diterapkan pada Pemerintahan. Salah satunya penerapan sistem anggaran (e-budgeting) di wilayah DKI Jakarta. Bappeda DKI Jakarta sebagai salah satu Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab atas jalannya e-budgeting dengan berpedoman Peraturan Gubernur nomor 86 tahun 2018, namun dalam penerapannya masih ada kekurangan dalam memenuhi tata kelola yang baik. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan post positivis dengan analisis penelitian berdasarkan teori pada Operasionalisasi Konsep (Teori dari UNDP dan Gianluca Sgueo) dan menggunakan wawancara mendalam dengan informan yang berhubungan atau berkaitan langsung dengan good governance dan e-budgeting di Bappeda DKI Jakarta. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penerapan e-budgeting sudah berjalan tapi masih ada beberapa kekurangan, yaitu kekurangan pada tata kelola e-budgeting yang belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), sistem yang belum stabil dari input musrenbang sampai hasil di portal e-budgeting, selain itu salah satu tujuan e-budgeting memang memberikan fasilitas dalam akuntabilitas, namun sangat terbatas.

---

Researchers observe IT as a solution for economic and social development in state of governance. Transparency and accountability are the key components which underlie good governance. These two principles are applied gradually to the goverment system. The most known example of IT implementation is the electronic budgeting system (e-budgeting) at DKI Jakarta which is operated by Bapedda DKI Jakarta based on Governor's Regulation Number 86, 2018. However, this system still faces some challenges. Therefore, the author want to highlight these problems. This research is a post positivist research which is carried out by theory-based research analysis on operational concept (Theory from UNDP and Gianluca Sgueo). Data is also collected by conducting an in-depth interviews with informants who are related to good governance and e-budgeting at Bappeda DKI Jakarta. This research proves that the implementation of e-budgeting is operative, but there are still some problems, such as e-budgeting governance does not have a Standard Operating Procedure (SOP), unstable system of musrenbang input and also the result of the e-budgeting portal. In addition, it is true that one of the purposes of e-budgeting is providing facilities in accountability, but it is very limited.