ABSTRAK
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan seharusnya memberikan perlindungan bagi Pejabat Pemerintahan dari kriminalisasi terkait penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugasnya. Karena di dalam ketentuan pasal 21 terdapat pengaturan mengenai pengujian penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Selama ini jika ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan langsung ditarik ke ranah hukum pidana, padahal banyak kasus yang sudah diadili di pengadilan tindak pidana korupsi sejatinya hanyalah kesalahan administrasi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif dan menggunakan data sekunder. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah statute approach, conceptual approach, case approach. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua perbuatan penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi Negara bersifat melawan hukum pidana. Kemudian hakim telah keliru dalam menerapkan hukum pasal 3 Undang-undang Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam putusan Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. Untuk itu saran yang diberikan penulis adalah terhadap kasus dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan harus mengedepankan prinsip premium remidium yaitu dengan mendahulukan proses hukum dalam hukum administrasi Negara sebagaimana ditentukan oleh pasal 20 dan 21 UUAP. Sedangkan hukum pidana diletakkan sesuai dengan khittahnya yaitu sebagai senjata pamungkas yang harus dipergunakan dalam upaya penegakan hukum sesuai dengan asas ultimum remidium. Selain itu dalam proses pembuktian unsur menyalahgunakan kewenangan pasal 3 Undang-undang Tipikor hakim harus mempertimbangkan parameter-parameter penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi Negara agar hakim tidak prematur menentukan bahwa suatu perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan penyalahgunaan wewenang yang berujung pada jatuhnya pemidanaan, akan tetapi harus mempertimbangkan apakah ada unsur niat jahat (mens rea) yang mendahului perbuatan tersebut.

---

ABSTRACT
Law Number 30/2014 on Government Administration should provide protection for Government Officials from criminalization related to abuse of power in carrying duties out. Because in the Article 21, there are arrangements the authority to investigate abuse of power carried out by civil servants through the State Administrative Court (PTUN). To date, if there are alleged abuse of power in official, it is directly drawn to the realm of criminal law, even though many cases that have been tried in the corruption court are actually administrative errors. This study is a descriptive normative research using secondary data. The approach use statute approach, conceptual approach, and case approach. The result shows that not all acts of abuse of power in administrative law oppose criminal law. Then the judge has mistakenly applied the law of Article 3 of the Corruption Law in conjunction with article 55 paragraph (1) of the first Criminal Code in conjunction with article 64 paragraph (1) of the Criminal Code in the decision Number 17 / Pid.Sus / TPK / 2015 / PN.Jkt.Pst. For this reason, the author advises that cases of alleged abuse of power by civil servant must prioritize the premium remidium principle by prioritizing legal processes in state administrative law as determined by Article 20 and 21 Law No. 30/2014 on Government Administration (UUAP). Whereas the criminal law is placed in accordance with its principles as the ultimate weapon that must be used in law enforcement efforts in accordance with the principle of ultimum remidium. In addition, in the process of proving the element of abusing power Article 3 of the Law Corruption judge must consider the parameters of abuse of power in state administrative law so that the judge does not prematurely determine that an act violates the provisions of legislation as an act of abuse of power leading to the fall of punishment, but must consider whether there is a mental element of the crime (mens rea) that precedes the action.