Akta autentik biasanya berisi suatu perjanjian dengan akibat hukum yang disepakati oleh para pihak. Yang berwenang untuk membuat akta autentik adalah Notaris. Dalam Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 1/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017, Notaris sedang dalam keadaan tidak berwenang untuk menjalankan jabatannya dan juga salah melakukan penerapan hukum sehingga akta yang dibuatnya tidak sesuai dengan kehendak salah satu pihak dalam akta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum atas ketidakwenangan yang dilakukan oleh Notaris serta bentuk tanggung jawabnya terhadap akta yang dibuatnya berdasarkan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 1/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017 dengan menggunakan metode penelitian berbentuk Yuridis-Normatif menggunakan data sekunder untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai objek penelitian. Implikasi hukum yang terjadi adalah tidak terlindunginya hak para pihak dan dirugikan secara finansial, akta yang mengandung unsur ketidakwenangan  dapat dibatalkan serta menjadi berkekuatan seperti akta di bawah tangan dan untuk itu Notaris selain bertanggung jawab secara administrasi sesuai dengan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 1/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017 dapat juga dikenakan sanksi perdata, pidana dan kode etik Notaris.

---

A legal document commonly contains an agreement with legal effects that are agreed by the parties involved. The one with authority to make a legal document is Notary. In the Notarial Inspectorate Regional of Province DKI Jakarta Verdict Number 1/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017, the Notary who at the time had no authority to serve her duty misapplied legal effect causing the drafted document be unsuitable to one of the parties need. This research aims to know the legal implications of the unauthorization and the responsibilities entitled by the notary towards those documents according to the Notarial Inspectorate Regional of Province DKI Jakarta Verdict Number 1/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017 by using the Judicial-Normative research method using secondary data to further explore and examine the object of the research. The legal implications towards the involved parties are their rights are unprotected and may suffer financial loss, the legal documents may be voided and degraded into ordinary documents and for those implications the Notary has to take responsibilities in the form of administrative sanction according to the Notarial Inspectorate Regional of Province DKI Jakarta Verdict Number 1/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017 as well as civil, criminal and Notary code of ethics sanctions.