Skripsi ini membahas mengenai penerapan Misappropriation Theory pada pengaturan Insider Trading di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Pengaturan Insider Trading di Indonesia masih memiliki celah hukum dimana Pasal 95 dan 96 UUPM masih menganut Fiduciary Duty Theory. Celah hukum tersebut menjadi hambatan bagi OJK untuk melakukan penegakan hukum pada praktik Insider Trading di Indonesia. Apabila kasus Salman V. United States terjadi di Indonesia, maka Salman tidak akan terjerat oleh hukum. Hal ini dikarenakan menurut teori fiduciary duty, Salman tidak termasuk dalam kategori orang dalam ataupun tippee, dan UUPM tidak mengatur mengenai Secondary Tippee. Oleh karena itu, Misappropriation Theory perlu diterapkan di UUPM sehingga celah hukum pada pengaturan Insider Trading di Indonesia dapat teratasi dan penegakan hukum yang dijalankan oleh OJK dapat berjalan dengan baik.

---

The focus of this study is to analyze the implementation of Misappropriation Theory in Indonesias Insider Trading law. The method used in this study is a normative juridical method. Theres a shortcoming in Indonesias Insider Trading Law, in which Article 95 and 96 of Indonesias Capital Market Regulation still uses Fiduciary Duty Theory. In order to enforce the law against Insider Trading practices, this loophole is an obstacle for Indonesias Financial Service Authority. If Salman V. United States happened in Indonesia, Salman will not be able to be prosecuted because according to fiduciary duty theory, Salman is not an insider or a tippee, and Indonesias Capital Market Regulation did not regulate Secondary Tippee. Therefore, Misappropriation Theory should be implemented in Indonesias Insider Trading law in order to fix this legal loophole and law enforcement carried out by Indonesias Financial Service Authority could run well.