ABSTRAK
Perkembangan teknologi informasi serta globalisasi saat ini dapat memunculkan aktivitas kriminal yang dilakukan secara terorganisir seperti kejahatan tindak pidana pencucian uang yang seringkali dapat melibatkan Notaris dalam kewenangannya membuat akta autentik. Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya mengatur ketentuan pihak pelapor yang sebelumnya hanya diatur dalam UU No. 8/2010 saja tetapi juga diatur kembali ke dalam PP No. 43/2015. Perluasan ketentuan pihak pelapor tersebut menjadikan para profesi khususnya Notaris untuk wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan melakukan pendaftaran dan pelaporannya pada suatu aplikasi khusus yaitu Gathering Reports & Information Processing System (GRIPS). Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini mengenai kedudukan dan peran Notaris dalam sistem pelaporan tindak pidana pencucian uang serta tanggung jawabnya sebagai pihak pelapor dalam aplikasi GRIPS. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan studi dokumen serta didukung dengan hasil wawancara sebagai alat pengumpulan data. Dalam hasil penelitian ini dijabarkan bahwa Notaris hanya berperan dalam pembuatan akta autentik dengan batasan penerapan kebenaran formil saja dan tidak perlu mencari kebenaran materiil terhadap sumber dana para pengguna jasanya karena pada dasarnya tanggung jawab Notaris berkaitan erat dengan pengemban rahasia jabatan dan sebatas obyek laporan yang telah ditentukan untuk dilaporkan. Maka, untuk menghindari Notaris dalam keterlibatan transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh pengguna jasa, diperlukannya suatu perlindungan bagi Notaris yakni dengan melakukan upaya hukum atas pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (judicial review) kepada Mahkamah Agung agar terciptanya kepastian hukum terhadap Notaris sehubungan dengan permasalahan kewajibannya tersebut.

---

ABSTRACT
The development of information technology and globalization today can lead to criminal activities carried out in an organized manner such as the crime of money laundering crimes which often can involve Notaries in their authority to make authentic deeds. Therefore, the government does not only regulate the provisions of the reporting party previously only regulated in UU No. 8/2010, but also re-arranged into PP No. 43/2015. Expansion of the provisions of the reporting party made professionals, especially Notaries, obliged to report suspicious financial transactions to the Financial Transaction Reporting and Analysis Center (PPATK) by registering and reporting on a specific application, namely Gathering Reports & Information Processing System (GRIPS). The problems discussed in this study concerning the position and role of the Notary in the reporting system of money laundering and their responsibilities as reporting parties in the GRIPS application. The method used in this study is normative juridical by using document studies and supported by the results of interviews as a data collection tool. In the results of this study, it was explained that Notaries only play a role in making authentic deeds with limits to the application of formal truth only and do not need to look for material truths for the sources of funds of service users because basically the Notary's responsibilities are closely related to the secret office bearers and limited object reports. So, to avoid a Notary in the involvement of suspicious financial transactions carried out by service users, the need for protection for a Notary is by making legal remedies for judicial review of the Supreme Court in order to create legal certainty against the Notary in connection with the issue of its obligations.