Indonesia dan Malaysia dikenal sebagai negara bertetangga yang memiliki banyak kesamaan. Meski begitu, kedua negara memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal sistem hukum yang dianut. Adanya perbedaan tersebut tentu memengaruhi pengaturan hukum yang ada di masing-masing negara, termasuk peraturan perkawinan, di mana di Indonesia di atur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan di Malaysia diatur di dalam Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976 (Act 164) yang berlaku bagi penduduk Non-Muslim di seluruh Malaysia, dan Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 (Act 303) yang berlaku bagi penduduk Muslim di Wilayah Persekutuan. Oleh karena itu, menarik untuk memperbandingkan mengenai pengaturan pembatalan perkawinan di Indonesia dan Malaysia, mengingat pembatalan perkawinan masih kurang dikenal oleh masyarakat secara umum, karena perceraian masih menjadi pilihan utama untuk mengakhiri perkawinan. Dalam penelitian ini, akan ditinjau mengenai pengaturan pembatalan perkawinan di Indonesia dan Malaysia, yang kemudian akan dianalisis perbandingan masing-masing peraturan untuk melihat perbedaan dan persamaannya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, pendekatan sejarah, dan pendekatan konsep. Dari hasil pembahasan, persamaan utama yang didapatkan adalah baik Indonesia dan Malaysia sama-sama mengatur bahwa pembatalan perkawinan dapat diajukan apabila perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perkawinan. Sementara banyak sekali perbedaan yang ada di dalam pengaturan pembatalan perkawinan di Indonesia dan Malaysia, khususnya dalam hal pengaturan, sebab-sebab, prosedur, dan akibat hukum pembatalan perkawinan. Hasil penelitian menyarankan baik bagi pemerintah Indonesia maupun pemerintah Malaysia untuk meninjau kembali pengaturan pembatalan perkawinan agar lebih jelas dan lengkap pengaturannya.

---

Indonesia and Malaysia are known as neighbourhood countries that have many similarities. Even so, the two countries have significant differences in terms of the legal system adopted. The existence of these differences certainly affects the regulation in each country, including the marriage regulations, which in Indonesia are regulated in Law No. 1 of 1974 on Marriage and Compilation of Islamic Law, while in Malaysia it is regulated in the Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976 (Act 164) which applies to Non-Muslim populations throughout Malaysia, and the Islamic Family Law (Federal Terriories) Act 1984 (Act 303) which applies to Muslim residents in the Wilayah Persekutuan. Therefore, it is interesting to compare the regulations of marriage annullment in Indonesia and Malaysia, since the annulment of marriage is still not well known by people in general, because divorce is still the main choice for dissolving marriages. In this study, the regulation of marital cancellation in Indonesia and Malaysia will be reviewed, which will then be analyzed for comparison of each regulation to see the differences and similarities. The method used in this study is normative juridical by using a statute approach, comparative approach, historical approach, and conceptual approach. From the results of the discussion, the main similarity obtained is that both Indonesia and Malaysia regulate that the marriage annullment can be submitted if the marriage does not meet the legal requirements of a marriage. While there are many differences that exist in the regulation of the cancellation of marriage in Indonesia and Malaysia, especially in terms of regulation, causes, procedures, and the consequences of the law of marriage annullment. The results of the study suggest to both the Indonesian government and the Malaysian government to review the regulation of marriage annullment to make it clearer and more complete.