Tesis ini membahas mengenai kewajiban moral dan integritas bagi notaris sebagai syarat peningkatan kualitas dan profesionalitas karena Notaris sebagai pejabat umum harus memiliki moral, tanggungjawab yang baik dan berintegritas. Notaris dalam menajalankan tugasnya harus berpegang teguh pada peraturan perundang-undang dan Kode Etik Perkumpulan sehingga Notaris mampu menjaga harkat dan martabatnya. Rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai akibat hukum dari perilaku Notaris yang sudah ditahan namun masih membuat akta dan mengenai akibat hukum terhadap perilaku Notaris yang akan dihukum tetapi mengajukan cuti Notaris. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis dan dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Notaris yang membuat akta didalam tahanan dapat di berikan sanksi administratif yaitu diberhentikan dengan tidak hormat karena Notaris tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 12 huruf c UUJN yaitu melanggar harkat dan martabat Notaris. Kemudian akibat hukum terhadap cuti yang diajukan oleh Notaris yang akan diberikan hukuman adalah cuti nya di tolak karena pengambilan cuti ditujukan untuk mengkelabui hukum dan menghindari pemberian sanksi terhadap akibat dari pelanggaran yang dilakukannya.

---

As a general office notary must have a moral value, integrity and a good responsibility. Notary in order to carry out their duties must hold on to legislation and associaion codes of ethics so that notary be able to maintain their dignity. This research is a normative juridical research with descriptive analitycal research type and analyzed by qualitative methodes. The result from this research is the notary who make a certificate in detention can be given adminitrative sanctions that is dishonorably discharge because the notary has violated the provisions of the article 12 letters C UUJN which violates the dignity of the notary. The the legal consequences of the leave submitted a notary who will given a sentence is rejected because taking leave is intended to decieve the law and avoid giving sactions to the consequences of the violation carried out.