Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta pendirian dan pendaftaran Perkumpulan yang menggunakan nama instansi pemerintah. Permasalahan yang terjadi di dalam kasus tersebut adalah pemakaian nama Perkumpulan yang menggunakan nama lembaga pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-undang ("UU No. 16 Tahun 2017"). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yaitu mengacu pada asas-asas hukum tertulis. Sedangkan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian dan sumber dari website atau dokumen dari internet yang dapat mendukung kepentingan penelitian yang ditulis oleh Penulis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kedudukan hukum Perkumpulan tersebut sebagai badan hukum telah melanggar ketentuan yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2017 dan tindakan notaris yang membuat akta pendirian dan mendaftarkan Perkumpulan tersebut telah melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ("UUJN") dan Kode Etik Notaris. Oleh karena itu, terhadap pelanggaran tersebut, Perkumpulan tersebut dijatuhi sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 80A UU No. 16 Tahun 2017 dan notaris yang membuat akta pendirian dan mendaftarkan Perkumpulan tersebut dijatuhi sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 85 UUJN dan sanksi organisasi sebagaimana diatur dalam Kode Etik Notaris.

---

This Thesis discusses the responsibility of the Notary for making deed of establishment and registration of Association that using government institution name. The problem that occurs in the case is the use of the name of the Association that using government institution name as stipulated in Article 59 paragraph (1) letter a of Law Number 16 of 2017 about the Establishment of Government Regulations in lieu of Law Number 2 of 2017 about Amendments to Law Number 17 of 2013 about Community Organizations Becoming Laws ("Law No. 16 of 2017"). This research is juridical-normative research which refers to the principles of written law. While the type of data used is secondary data, namely in the form of legistation, books relating to research and sources from websites or documents from the internet that can support research interests written by the author. The results of this study are that the legal position of the Association as a legal entity has violated the provisions stipulated in Law No. 16 of 2017 and the actions of the notary who made the deed of establishment and registered the Association violated the provisions of Law Number 30 of 2004 about Notary Position ("UUJN") and Notary Code of Ethics. Therefore, for these violations, the Association was given administrative sanctions as stipulated in Article 61 paragraph (1) and Article 80A of Law No. 16 of 2017 and the notary who makes the deed of establishment and registers the Association is subject to administrative sanctions as provided in Article 85 of the UUJN and organizational sanctions as stipulated in the Notary Code of Ethics.