Ketidaktertiban masyarakat dalam hal menaati peraturan menjadi salah satu faktor permasalahan dalam hal pembuatan akta pendirian. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai keabsahan dari yayasan yang memiliki nama yang sama, akibat hukum terhadap usaha yayasan terdahulu dan tanggung jawab Notaris dan pendiri yayasan yang baru. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Tipologi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumentasi dengan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keabsahan dari Yayasan yang memiliki nama yang sama adalah sah sebagai Yayasan yang baru karena Yayasan Nahdiyat yang lama, telah melanggar Pasal 71 Undang-Undang Yayasan sehingga Yayasan tersebut adalah illegal. Akibat hukum terhadap usaha Yayasan yang terdahulu adalah kekayaannya harus dilikuidasi. Kekayaan sisanya kemudian diserahkan kepada Yayasan lain dengan maksud dan tujuan yang sama. Apabila tidak dilakukan, maka sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan dipergunakan sebagaimana maksud dan tujuan Yayasan tersebut. Notaris tidak bertanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh para pihak sebagaimana ternyata dalam Yurisprudensi MA RI Nomor: 702 K/Sip/1973.

---

Public disorder in terms of complying with regulations is one of the factors in the issue of establishing a deed. The problem in this research is about the validity of the foundation which has the same name, legal consequences for the previous foundations business and the responsibility of the notary and the founder of a new foundation. The method used is normative juridical with secondary data as the data source. The typology in this study is analytical descriptive and uses a qualitative approach. Data collection techniques are documentation studies and interviews with several speakers. The results of this study indicate that the validity of the Foundation which has the same name is valid as a new Foundation because the old Nahdiyat Foundation has violated Article 71 of the Foundation Law so that the Foundation is illegal. The legal consequences of the previous Foundation's business are that its assets must be liquidated. The remaining wealth is then handed over to other foundations with the same aims and objectives. If not done, then the remaining wealth is left to the State and used as intended and intended by the Foundation. The notary is not responsible for violating the law committed by the parties as it turns out in the MA RI Jurisprudence Number: 702 K / Sip / 1973.