ABSTRAK
Penelitian ini membahas penerapan konsep good governance dalam salah satu program unggulan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI yaitu program Kota Layak Pemuda (KLP) yang terfokus pada penerapan tiga elemen utama dari good governanceyaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam salah satu program unggulan Kota Bandung untuk menuju Kota Layak Pemuda yaitu Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) yang dalam pelaksanaannya melibatkan stakeholders dan berbagai elemen masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan tiga elemen good governancedalam pelaksanaan program KLP studi kasus PIPPK di Kota Bandung, mengorelasikan elemen-elemen tersebut dalam praktik good governance, dan menganalisis penerapan tiga elemen tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi literatur, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pemuda Kota Bandung, Dispora Kota Bandung dan Kemenpora RI. Kota Bandung menjadi kota percontohan karena memenuhi indikator yang ditetapkan oleh Kemenpora yaitu adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang kepemudaan (regulasi), tersedianya ruang berekspresi dan kreasi (infrastruktur), keaktifan organisasi dan komunitas pemuda (kelembagaan), dan kemandirian pemuda dalam bidang UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

---

ABSTRACT
This study discusses the application of the concept of good governance in one of the flagship programs of the Indonesian Ministry of Youth and Sports (Kemenpora), namely the Youth Friendly City Program (KLP) in Bandung which focuses on applying the three main principles of good governance in one of flagship program of Bandung City namely Innovation Development Program and Regional Empowerment (PIPPK). First, the principle of agreement that applies aspects of the importance of aspects of public communication by the government and the right of the community to obtain clear and accurate information. Second, the principle of participation that sees community participation in bureaucratic processes and decision making. Third, the principle of accountability in implementing it answers the needs and asks policy actors. This study aims to discuss and analyze the application of the three elements of good governance in the implementation of the KLP program in Bandung City, and to improve these elements in good governance practices. This study uses descriptive qualitative analysis. Data collection is done by interviews, literature studies, and documentation studies. The research informants consisted of young people from Bandung City, Services of Youth and Sports Bandung City, Bandung City Government and Indonesian Ministry of Youth and Sports Affairs. The city of Bandung is a pilot city because it fulfills the indicators determined by Kemenpora, namely representing Regional Regulations (Perda) on youth (regulations), the availability of expression and creation space (infrastructure), activeness of youth organizations and organizations (safety), and youth independence in the UMKM sector (Micro, Small and Medium Enterprises).