Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi dokter yang melakukan tindakan medis, pengaturan mengenai kegawatdaruratan medis, serta perlindungan hukum bagi dokter dalam melakukan tindakan medis dalam kondisi gawat darurat. Penelitian ini juga menganalisis putusan Nomor 475/Pid.Sus/2017/PN Pal. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti pada Pasal 45 ayat (2) UU Rumah Sakit, seorang dokter yang bertindak dalam kondisi gawat darurat tidak lah bisa dituntut atau digugat. Namun pada kenyataannya masih banyak dokter yang diperkarakan karena hal tersebut walaupun sudah jelas ada aturannya. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang berbentuk deskriptif. Sementara itu, hasil penelitian ini adalah perlindungan hukum merupakan salah satu hak dokter yang esensial dalam melakukan profesinya terutama dalam kondisi gawat darurat. Pada Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2017/PN Pal, dokter bertindak dalam kondisi gawat darurat dan telah bertindak sesuai dengan standar profesi medis serta standar prosedur operasional yang telah ditentukan dan dengan demikian ia berhak atas perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf a UU Praktik Kedokteran. Dalam melakukan tugasnya, seorang dokter haruslah selalu berpegang kepada standar profesi kedokteran serta standar prosedur operasional yang telah ditentukan. Ikatan Dokter Indonesia juga harus lebih memperhatikan hak dokter khusunya terkait dengan perlindungan hukum karena banyaknya kasus yang terjadi di mana dokter telah bertindak sesuai standar atau pun bekerja dalam kondisi gawat darurat dan tetap bisa dituntut. Terakhir, diperlukan adanya edukasi atau sosialisasi mengenai hukum kedokteran atau hukum kesehatan bagi para tenaga kesehatan dan juga aparat penegak hukum.

---

This study discusses the legal protection for doctors in giving a medical treatment, regulation about medical emergency, and legal protection for doctors who give a medical treatment under an emergency condition. This study is also analysing the court decision no. 475/Pid.Sus/2017/PN.Pal. In accordance with applicable laws and regulations, doctors who perform a medical treatment under emergency condition can’t be prosecuted or be sued. But in reality, there are still many doctors who are being prosecuted or sued for this matter even though the rules are already clear. This research is a normative juridical and descriptive research. The result of this research is that legal protection is one of the doctors’ rights which is very essential especially under the emergency condition. In the court decision no. 475/Pid.Sus/2017/PN Pal, the doctor was performing the medical treatment under an emergency condition and had acted in accordance with medical professional standards as well as standard operating procedures. Thus, the doctor really has a right for the legal protection as stipulated in Article 50 UU Praktik Kedokteran. In doing their profession, doctors must always adhering to medical professional standards and also the standard operating procedures. The Indonesian Medical Association (IDI) should also paid more attention to the doctors’ rights, especially related to the legal protection for them because there are so many cases that occurred where doctors have acted the way the standards are or worked under an emergency condition and can still be sued. Lastly, there is a need for education or socialization regarding the medical law for health workers and law enforcement officers.