Notaris dalam melakukan perjanjian dengan para pihak dalam aktanya dapat dihadapkan pada konteks sebagai pribadi dan sebagai Notaris. Permasalahan dalam tesis ini yaitu: Bagaimana tanggungjawab Notaris sebagai individu dan sebagai pejabat umum dalam melaksanakan janji, dan bagaimana pertimbangan Majelis Pengawas Wilayah terhadap sanksi yang dikenakan dalam putusan Majelis Pengawas Wilayah Sumatera Barat Nomor 01/Pts/Mj.PWN.SBR/06/2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis-normatif dimana penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat didalam peraturan perunang-undangan. Pendekatan ini ditinjau dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku di masyarakat yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer yang ada dilapangan. Berdasarkan jenis datanya penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu metode analisis data yang mengacu pada suatu masalah tertentu. Sebagai tanggungjawab Notaris terhadap janji yang tidak terpenuhi olehnya, ia diwajibkan melakukan ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh pelapor, dan harus mendapatkan sanksi peringatan secara tertulis oleh MPW dalam jabatannya sebagai Notaris. Sanksi yang diberikan oleh MPW kepada Notaris diberikan berdasarkan pertimbangan hukum yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saran untuk penelitian ini yaitu Pelapor dapat menggugat Notaris dalam hal keperdataan pada pengadilan negeri karena dalam hal ini MPW hanya berwenang dalam jabatannya sebagai pengawas dari pelaksanaan UUJN oleh Notaris.

---

The deed of public notary while arranging agreement to parties can be seen as individual and public notary. The problems on this thesis are: how is the responsible of public notary as individual and public officer why performing agreement, and what is the judgement of regional supervisor assembly to the punishment which was given on their decision in West Sumatera Number 01/Pts/Mj.PWN.SBR/06/2018. Method on this research is juridical-normative which bases on positive law. This approach is viewed from the point of norm and performance of positive law in society which is done by studying secondary data, then it is followed by researching primary data which is available at the realm. According to type of data, this research use qualitative-analysis method, a method to analyze to certain problem. As the responsibility of public notary to agreement which is not performed by them, they have to pay the damage which is suffered by rapporteur, and be penalized through written warning by Regional Supervisor Assembly on their office as public notary. Punishment which is given by Regional Supervisor Assembly to publich notary should be given under appropriate consideration according to positive law. The suggestion to this research is the rapporteur should sue the public notary to district court because the power Regional Supervisory Assembly is limited as watchdog of Public Notary Law performance by Public Notary.