Pejabat Pembuat Akta Tanah selaku Pejabat umum di bidang pertanahan bisa saja bertindak lalai di dalam pembuatan akta sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan dalam akta sebagaimana dalam kasus yang terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 888/K/Pdt/2016. Dengan ini Penulis hendak membahas mengenai dua permasalahan yaitu tentang bagaimana cara pembatalan akta jual beli yang mengandung cacat hukum dan bagaimana akibat hukum atas akta jual beli yang mengandung cacat hukum tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder dan bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat membatalkan akta ialah para pihak saja yang tercantum dalam akta karena mempunyai kepentingan ekonomis. Mengenai akibat hukum atas akta yang mengandung cacat hukum, akta akan terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi dibawah tangan karena akta tidak bisa begitu saja langsung dapat dibatalkan atau batal demi hukum karena akta tersebut belum masuk ke kantor pertanahan.

---

The Land Deed Official (PPAT) which act as the acting official on land establishment effort could be negligent in his/her duty which could potentially causes major losses for all the party involved on the land deed establishment, as seen on the Supreme Court Decree of the Republic of Indonesia, Number 888/K/Pdt/2016. By referring to the previous case, the writer is intending to discuss two main problems regarding the revocation of a legally flawed Sales and Purchase Agreement (AJB) as well as the legal consequence of said legally flawed Sales and Purchase Agreement. The method that are being used in this thesis study is the Juridical Normative Research method which are focused on the use of secondary data while the format of study for the research is the Analytically Descriptive Research. The result of this study concludes that only the parties listed in the agreement/deed are able to revoke/null the said document since they are the ones who holds economic interest on them. As for the legal consequence of legally flawed deed, the deed itself would have its verification power degraded since the deed itself can not be immediately revoked or be revoked by the law since the deed itself has not been submitted to the of Land Establishment Office.