Indonesia telah mengadopsi GHS sejak tahun 2010 yang mengacu pada Buku Ungu GHS UN edisi ke-4 mengenai klasifikasi bahaya, label dan penyusunan Lembar Data Keselamatan (SDS) kimiawi. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 23 / M-IND / PER / 4/2013 dan Peraturan Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Nomor 04 / BIM / PER / 1/2014 dirancang untuk mengatur penerapan GHS di Indonesia. Namun belum ada evaluasi terkait penerapan GHS di Indonesia, terutama terkait kelengkapan dan keakuratan informasi yang terdapat dalam SDS. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kelengkapan dan keakuratan informasi 42 bahan kimia LDK yang telah dilaporkan ke Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dengan menggunakan checklist yang dikembangkan dari penelitian yang dilakukan oleh Hodson et al. (2013), meliputi (1) pengujian kelengkapan informasi mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 23 / M-IND / PER / 4/2013 dan Peraturan Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Nomor Pangkal. 04 / BIM / PER / 1/2014, dan (2) menguji keakuratan informasi yang mengacu pada klasifikasi bahaya yang terdaftar oleh European Chemicals Agency (ECHA). Evaluasi terkait uji ketuntasan informasi pada SDS menunjukkan bahwa seluruh SDS (100%) termasuk dalam kategori tidak tuntas. Subelemen yang berkaitan dengan jalur pemaparan dan gejala yang berkaitan dengan sifat fisik, kimia dan toksikologi bahan kimia memiliki nilai total terendah yaitu 0. Sedangkan evaluasi mengenai keakuratan informasi pada SDS menunjukkan proporsi yang sama yaitu 21 SDS (50%) termasuk kategori. akurat dan 21 SDS (50%) termasuk dalam kategori tidak akurat. Sehubungan dengan pengujian kelengkapan dan keakuratan informasi yang telah dilakukan, maka semua SDS yang dievaluasi termasuk dalam kategori tidak dapat diandalkan. Oleh karena itu, perlu adanya pembenahan agar SDS dapat dijadikan acuan mengenai penanganan bahan kimia yang aman di tempat kerja.

---

Indonesia has adopted GHS since 2010 which refers to the 4th edition of the Purple GHS UN Book regarding hazard classification, labels and preparation of chemical Safety Data Sheets (SDS). Regulation of the Minister of Industry of the Republic of Indonesia Number 23 / M-IND / PER / 4/2013 and Regulation of the Director General of Manufacturing Industry Base Number 04 / BIM / PER / 1/2014 are designed to regulate the implementation of GHS in Indonesia. However, there has been no evaluation regarding the implementation of GHS in Indonesia, especially regarding the completeness and accuracy of the information contained in the SDS. This study aims to evaluate the completeness and accuracy of information on 42 LDK chemicals that have been reported to the Ministry of Industry of the Republic of Indonesia using a checklist developed from research conducted by Hodson et al. (2013), including (1) testing the completeness of information referring to the Regulation of the Minister of Industry of the Republic of Indonesia Number 23 / M-IND / PER / 4/2013 and Regulation of the Director General of Manufacturing Industry Base Number. 04 / BIM / PER / 1/2014, and (2) testing the accuracy of the information referring to the hazard classifications listed by the European Chemicals Agency (ECHA). The evaluation related to the due diligence of information on SDS shows that all SDS (100%) are in the incomplete category. The sub-elements relating to the pathway of exposure and symptoms related to the physical, chemical and toxicological properties of chemicals had the lowest total value of 0. While the evaluation of the accuracy of information on the SDS showed the same proportion, namely 21 SDS (50%) including categories. accurate and 21 SDS (50%) were in the inaccurate category. In connection with the testing for the completeness and accuracy of the information that has been carried out, all SDS evaluated are in the unreliable category. Therefore, it is necessary to make improvements so that SDS can be used as a reference for safe handling of chemicals in the workplace.