ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai penghapusan pencatatan (delisting) saham PTInovisi Infracom Tbk. Pokok permasalahannya meliputi bentuk perlindungan hukumbagi investor terkait dilakukannya penghapusan pencatatan (delisting) saham PT InovisiInfracom Tbk di Bursa Efek Indonesia dan upaya hukum yang dapat ditempuh olehinvestor terkait dengan penghapusan pencatatan (delisting) saham PT Inovisi InfracomTbk serta perbandingan peran notaris terhadap voluntary delisting dan forced delisting.Untuk menjawab permasalahan tersebut, bentuk penelitian yang digunakan adalahyuridis normatif dan tipe penelitian eksplanatoris,menggunakan data sekunder, sertadianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bentuk perlindungan hukumbagi Investor PT Inovisi Infracom Tbk antara lain melalui prinsip keterbukaan yangdiatur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 89 UUPM, kewajiban PT Inovisi InfracomTbk untuk memiliki prospektus, dan kepastian hukum dan penegakan hukum yangdilakukan berdasarkan Pasal 4 jo Pasal 5 UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) oleh OJK.Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Investor PT Inovisi Infracom Tbk yang merasadirugikan antara lain melakukan pelaporan kepada OJK berdasarkan Pasal 30 UU OJK,meminta PT Inovisi Infracom Tbk untuk buy-back saham yang melalui RUPSberdasarkan Pasal 37 jo Pasal 38 jo Pasal 79 ayat (2) UUPT, dan dapat menuntut gantirugi berdasarkan Pasal 111 UUPM. Perbandingan peran notaris terhadap voluntarydelisting dan forced delisting adalah dalam voluntary delisting, RUPS tersebutdilakukan sebelum terjadi delisting, sedangkan dalam forced delisting, RUPS dilakukansetelah ada keputusan dari BEI untuk men-delisting saham perusahaan tersebut.

---

ABSTRACT
This thesis is about the deletion of shares (delisting) of PT Inovisi Infracom Tbk.The main point of the issue is form of legal protection for investors related to thedeletion of shares (delisting) of PT Inovisi Infracom Tbk in Indonesia Stock Exchange,legal effort that can be taken by investors related to the deletion of shares (delisting) ofPT Inovisi Infracom Tbk and comparison of the role of the notary towards voluntarydelisting and forced delisting. To answer the problem, the type of research used isnormative juridical and using explanatory research, using secondary data, and analyzedqualitatively. Based of the result of the study, form of legal protection for investorsrelated to the deletion of shares (delisting) of PT Inovisi Infracom Tbk is through fulland fair disclosure that stipulated in Article 85 to Article 89 Capital Market Law,obligation of PT Inovisi Infracom Tbk to have a prospectus, and legal certainty dan lawenforcement based on Article 4 juncto Article 5 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Law byOJK. Legal effort that can be taken by investors related to the deletion of shares(delisting) of PT Inovisi Infracom Tbk who feel disadvantaged is reporting to OJKbased on Article 30 UU OJK, asking PT Inovisi Infracom Tbk to do buy-back sharesthrough General Meeting of Shareholders based on Article 37 juncto Article 38 junctoArticle 79 paragraph (2) Limited Liability Company Law, and they can sue forcompensation based on Article 111 Capital Market Law. Comparison of the role of thenotary towards voluntary delisting and forced delisting are in voluntary delisting,General Meeting of Shareholders are held before the delisting, while in forced delisting,General Meeting of Shareholders are held after BEI give the decision to do the deletionof shares (delisting) of that company.