ABSTRAKSkripsi ini membahas penyesuaian peraturan Tingkat Komponen Dalam
Negeri di Indonesia untuk bisnis retail modern dan ketentuan WTO mengenai Local
Content Requirements. Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Pembentukan WTO
dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement
Establishing The World Trade Organization, namun sejak 2014, beberapa negara
anggota WTO telah mengajukan concern terkait ketentuan dalam Peraturan Menteri
Perdagangan No. 53/2012, 68/2012, dan 70/2013 yang beberapa pasalnya diubah
dalam 56/2014 yang mengharuskan retail modern untuk menyediakan barang
dagangan hasil produksi dalam negeri minimal 80% (delapan puluh persen) dari
jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan. Ketentuan ini bertentangan dengan
Perjanjian TRIMs, yang berlandaskan Pasal III GATT tentang prinsip National
Treatment dan Pasal XI tentang prinsip Elimination of Quantitative Restrictions,
yang merupakan lampiran dari Perjanjian Pembentukan WTO. Penyesuaian antara
peraturan tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri Indonesia dan Ketentuan Local
Content Requirements akan dilakukan dengan menyesuaikan peraturan dan
penerapan pengecualian dalam ketentuan WTO. Berdasarkan ketentuan WTO,
ketentuan retail modern ini telah melanggar ketentuan WTO baik Perjanjian TRIMs
maupun GATT tanpa adanya pengecualian yang dapat diberlakukan. Untuk
menanggapi hal ini, pelaku usaha retail modern di Indonesia bersedia untuk
mematuhi peraturan perdagangan yang berlaku dan Kementrian Perdagangan akan
mengubah peraturan yang tidak sesuai dengan ketentuan WTO
ABSTRACTThis thesis examined the adjustment of domestic Local Content
Requirements rules in Indonesia for the implementation of Modern Retail business
in Indonesia and the Local Content Requirements provisions of the WTO. Indonesia
showed their self-approval to WTO by ratifying Law Number 7 of 1994 concerning
the Ratification of the Agreement Establishing The World Trade Organization on
November 2, 1994. However, since 2014, the Government of Indonesia has
received protests from WTO member countries in relation to the Local Content
Requirement policy in the form of fulfilling 80% (eighty percent) of domestic
products that must be sold on the modern retail market on Ministry of Trade
Regulation 53/2012, 68/2012, and 70/2013 which was replaced by Regulation
56/2014. These provisions are contrary to the TRIMs Agreement, principled by
Article III GATT on National Treatment and Article XI GATT on General
Elimination of Quantitative Restrictions, which is an annex to the WTO
Establishment Agreement that has been ratified by Indonesia. Comparison between
the regulations of Indonesia's local content requirements and WTO provisions will
be done by looking at the adjustments between regulations and the application of
WTO exceptions. Based on rules of Local Content Requirements, the Modern
Retail has violated TRIMs Agreement with no applicable exceptions on the
provisions. To respond to the concerns raised by member countries, modern
retailers in Indonesia are willing to comply with applicable regulations and the
Ministry of Trade are due to change regulations that are contrary to WTO rules