ABSTRAK
Indonesia merupakan negara yang sering mengimpor mainan dengan jumlah 85% setiap tahunnya. Pada 2014, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia melakukan pengujian terhadap 21 sampel mainan impor asal China. Pengujian menunjukkan bahwa mainan tersebut mengandung zat berbahaya yang dapat membahayakan anak-anak. Meski sudah dilakukan pengawasan, mainan impor yang mengandung bahan berbahaya masih bisa ditemukan. Oleh karena itu, dalam tesis ini penulis mengidentifikasi peran pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah beserta permasalahan yang ada. Penulis menggunakan metode yuridis normatif dalam menganalisis perbedaan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Standardisasi Nasional, Kementerian Perdagangan, dan Direktorat Jenderal dan Bea Cukai. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat permasalahan yang dimiliki oleh masing-masing institusi. Pemerintah Indonesia perlu mengoptimalkan fungsi pengawasan untuk mengurangi peredaran mainan anak impor berbahaya, seperti yang dilakukan oleh China.
ABSTRACT
Indonesia is a country that often imports toys with an amount of 85% each year. In 2014, the Indonesian Consumers Foundation conducted tests on 21 samples of imported toys from China. Tests show that the toy contains harmful substances that can harm children. Even though surveillance has been carried out, imported toys containing hazardous materials can still be found. Therefore, in this thesis the writer identifies the role of supervision carried out by the government along with the existing problems. The author uses the normative juridical method in analyzing the differences in supervision carried out by the National Standardization Body, the Ministry of Trade, and the Directorate General and Customs. The results of the study found that there are problems that are owned by each institution. The Indonesian government needs to optimize its supervisory function to reduce the circulation of dangerous imported children's toys, as has been done by China.