Tesis ini membahas peralihan hak atas tanah yang didasari pada surat kuasa menjual palsu. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan deskriptif analitis. Hasil penelitian adalah deskripsi hukum perjanjian jual beli hak atas tanah yang mengandung atas unsur kepalsuan pada dasar jual beli tersebut yaitu Akta Kuasa yang palsu, maka perjanjian tersebut batal dan terdapat penjelasan dalam Pasal 1321 dan Pasal 1449 KUH Perdata; Notaris/PPAT sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik mengenai pertanahan dapat membantu proses pemulihan sertipikat hak atas tanah yang dibatalkan akibat jual beli yang tidak sah dengan cara melaporkan kepada Badan Pertanahan Nasional mengenai hasil putusan Peradilan Tata Usaha Negara di tingkat Kasasi. Perubahan atas pemulihan kepemilikan sertipikat hak atas tanah cukup ditulis keterangan di dalam kolom mutasi dengan memberikan keterangan "berdasarkan putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Kasasi maka sertipikat hak atas tanah tetap milik penggugat atau kembali menjadi milik penggugat."

---

This thesis discusses about transition of land rights based on counterfeit selling power of attorney. This research is normative juridical research with analytical descriptive. The results of the study are the legal consequences of the sale and purchase agreement of land rights that contain elements of oversight, then the agreement is canceled and there is an explanation in Article 1321 and Article 1449 of the Civil Code; Notary/PPAT as a public official who makes authentic deeds regarding land can assist in the process of recovering certificates of land rights that have been canceled due to illegal sale by reporting to the National Land Agency regarding the results of the decision of the State Administrative Court at the Cassation level. Changes to the restoration of ownership certificates of land rights are simply written in the mutation column by providing a statement based on the decision of the Cassation Court of the State Administrative Court, the certificate of the right to the land belongs to the plaintiff or returned to the plaintiff.