Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh koneksi politik, yang diproksi melalui kepemilikan pemerintah dan adanya dewan yang terafiliasi dengan politik, terhadap tingkat pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada laporan keberlanjutan perusahaan. Penelitian ini menggunakan teori dasar legitimasi untuk menjelaskan motivasi manajemen mengungkapkan CSR. Penelitian ini meneliti 131 observasi dari 38 perusahaan non-finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menerbitkan laporan keberlanjutan selama periode 2013-2017. Pengungkapan CSR diukur dengan melakukan checklist terhadap laporan keberlanjutan dan data diolah menggunakan regresi linier random effect. Hasil regresi menunjukkan bahwa adanya kepemilikan pemerintah meningkatkan pengungkapan CSR karena pemerintah berusaha melegitimasi kondisi ekonomi dan politik nasional dengan menunjukkan bahwa bisnis perusahaan milik pemerintah bersifat berkelanjutan. Sebaliknya, adanya dewan yang memiliki koneksi politik mengurangi pengungkapan CSR karena koneksi politik dapat melindungi perusahaan dari tekanan publik dan risiko litigasi. Dengan demikian, insentif perusahaan dalam mengungkapkan CSR berkurang. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa jenis koneksi politik yang berbeda dapat memberikan pengaruh yang berbeda terhadap pengungkapan perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintah diharapkan dapat memastikan bahwa kriteria pemilihan dewan perusahaan mengutamakan kompetensi dewan di atas koneksi politik.

---

This research seeks to provide evidence on how political connections, proxied by percentage of shares owned by the government and the existence of politically connected board member, affect the Corporate Social Responsibility (CSR) disclosure on companies’ sustainability reports. This research studies 131 observations from 38 non-financial companies listed on Indonesia Stock Exchange and published sustainability reports for the period of 2013-2017. CSR disclosure is measured using checklist of sustainability reports and the data is estimated using random effect regression. The result shows that government ownership increases the CSR disclosure quantity because the government tries to legitimate the national economic and political condition by signalling that government-owned companies are sustainable. On the other hand, the existence of politically connected board members tends to decrease CSR disclosure since political connection can protect the company from public pressure and litigation risk. Hence, the incentives of disclosing CSR are reduced. The research provides evidence that different types of political connection may have different effect towards corporate disclosure. Therefore, according to the results, government is expected to ensure that the main criteria used in board selection is competence instead of political connection.