Tesis ini membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban seorang notaris yang melakukan kelalaian atau bahkan kesengajaan dalam menjalankan jabatannya, seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1168 K/Pdt/2016 dimana Notaris membuat akta yang bertentangan dengan kebenaran materiil. Permasalahan yang dibahas meliputi pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya yang bertentangan dengan kebenaran materiil dan akibat hukum terhadap akta yang dibuat notaris yang bertentangan dengan kebenaran materiil berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1168 K/Pdt/2016. Metode penelitian yang digunakan berbentuk yuridis-normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan studi dokumen dan analisis data menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa akta yang dibuat oleh Notaris tersebut mengalami degradasi yang menyebabkan akta tersebut menjadi akta dibawah tangan dan notaris harus menghormati langkah yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris untuk mendisiplinkan perbuatan Notaris.

---

This thesis discusses how to accountability of a notary public who commits negligence or even intentional in the conduct of his office, such as in the Decision of the Supreme Court No. 1168 K/PDT/2016 where the notary made a conflicting deed with Material truth. The issues discussed include Notary's accountability of the deed which is contrary to material correctness and the legal consequences of notarized deed that contradicts to the material truth under the verdict Supreme Court No. 1168 K/PDT/2016. The research uses a juridical-normative form of descriptive-analytical. Also using the secondary type of data by using document studies and data analysis using a qualitative approach. The results of this research that the deed was made by the notary was degraded which causes the deed to be deed under hand and notary must respect the steps conducted by the Notary Supervisory Board to discipline Notary actions.