ABSTRAK

Tesis ini mengkaji tentang Pemberian Kuasa yang penunjukan penerima kuasanya dilakukan oleh hakim berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 204/Pdt.G/2015/PN. Bdg, sehingga diperlukan kajian terhadap masalah tersebut dengan isu hukum yang dibahas adalah keabsahan pemberian kuasa menjual oleh hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan dan akibat hukum terhadap pelaksanaan peralihan hak atas tanah karena perintah pengadilan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dengan menggunakan data sekunder. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Hasil penelitian ini adalah Pemberian kuasa menjual oleh hakim didalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 204/Pdt.G/2015./PN. Bdg adalah tidak sah karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Akibat hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 204/Pdt.G/2015./PN. Bdg terhadap pelaksanaan peralihan hak atas tanah karena perintah pengadilan adalah Putusan tersebut dapat dilaksanakan oleh Penggugat yang dimenangkan oleh Pengadilan. Sehingga penggugat dapat melanjutkan prosedur transaksi jual beli yang langkah berikutnya adalah pembuatan akta jual beli di hadapan PPAT dengan keadaan penggugat selaku kuasa dari Tergugat 1 sebagai Pihak Penjual dan selaku kuasa dari Tergugat 2 selaku Pihak Pembeli dan selaku kuasa dari Tergugat 2 sebagai Pihak Penjual dan berkedudukan sebagai penggugat sendiri selaku pembeli. Saran dalam penelitian ini adalah Hakim seharusnya menolak Petitum Penggugat untuk memberikan Kuasa Menjual. Untuk memberikan perlindungan hukum, hakim memerintahkan Penggugat untuk mendaftarkan langsung Peralihan Hak Atas Tanah ke Kantor Pertanahan berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 125 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah  dengan melampirkan salinan resmi putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, salinan Berita Acara Eksekusi, sertipikat hak atas tanah, dan identitas penggugat.

Kata kunci: Pemberian Kuasa, Kuasa Menjual, Putusan Pengadilan.

ABSTRACT

This thesis examines the Provision of power of attorney which the appointment of the recipient is appointed by judge based on the Decision of the Bandung District Court number 204 / Pdt.G / 2015 / PN. Bdg, so that a study of the problem with legal issues is the validity of selling power by the judge based on laws and the legal consequences of the implementation of the transfer of land rights due to a court order. The method used is a normative juridical research method, namely research on legal principles using secondary data. While the data analysis method used is a qualitative method and the data collection tool used is the study of documents. The results of this study are the granting of selling power by judges in the Decision of the Bandung District Court number 204 / Pdt.G / 2015. / PN. Bdg is invalid because it contravenes the prevailing laws and regulations as well as the legal consequences of the decision of the Bandung District Court number 204 / Pdt.G / 2015. / PN. Bdg on the implementation of the transfer of land rights because the court order is that the Decision can be carried out by the Plaintiff who is won by the Court. So that the plaintiff can proceed with the sell and purchase transaction procedure, the next step is making a sale and purchase deed in front of the PPAT with the plaintiff as attorney for defendant 1 as the Seller and as attorney for Defendant 2 as the buyer and as the attorney for Defendant 2 as the Seller and domiciled as the plaintiff himself as the buyer. The suggestion in this study is that the Judge should reject the Plaintiff's Petitum to give a selling power. To provide legal protection, the judge ordered the Plaintiff to register directly the Transfer of Right to the Land Office based on Article 55 paragraph (1) Government Regulation Number 24 of 1997 on Land Registration jo. Article 125 Regulation of the Minister of Agrarian Affairs / Head of the National Land Agency Number 3 of 1997 on Implementation Provisions of Government Regulation Number 24 of 1997 on Land Registration by attaching an official copy of the Court's decision which has obtained permanent legal force, a copy of the Official Report of Execution, certificate of land rights, and the identity of the plaintiff.

Keywords: Power of Attorney, Selling Power, Court Decision.