ABSTRACT
Tesis ini membahas perjuangan Organisasi Pekerja Indonesia Pusat (SOBSI) dalam menuntut Tundjangan Hari Raya (THR) sebagai upaya untuk meningkatkan standar hidup pekerja di Indonesia pada periode 1953-1961. Tesis ini adalah penulisan sejarah menggunakan metode historis melalui tahapan heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Perjuangan THR didasarkan pada upah rendah dan kenaikan harga barang-barang pokok yang menyulitkan para pekerja untuk menghadapi hari libur. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada awalnya penggunaan istilah Tundjangan Hari Raya lebih dikenal sebagai hadiah Lebaran dan bersifat sukarela. Perjuangan SOBSI menuntut THR ditandai dengan banding di Sesi Dewan Nasional SOBSI Kedua pada tahun 1953 yang menyerukan penyediaan THR untuk semua pekerja dengan gaji kotor sebulan. SOBSI juga bekerja sama dengan serikat buruh negara bagian untuk menuntut THR sebagai kewajiban pengusaha untuk menjadi peraturan hukum. Tuntutan itu akhirnya diwujudkan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja no. 1 tahun 1961 yang menggunakan istilah Tundjangan Hari Raya dan berlaku untuk semua pekerja. Ketentuan THR menunjukkan dampak pada buruh, yaitu peningkatan pendapatan buruh di atas kebutuhan hidup yang layak. THR memberikan kedamaian bagi pekerja dalam menghadapi hari libur.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the struggle of the Central Indonesian Workers' Organization (SOBSI) in demanding a holiday ban (THR) as an effort to improve the living standards of workers in Indonesia in the period 1953-1961. This thesis is writing history using historical methods through stages of heuristics, criticism, interpretation, and historiography. THR's struggle is based on low wages and rising prices of basic goods which make it difficult for workers to face holidays. This research shows that at first the use of the term Tundjangan Hari Raya was better known as the Lebaran gift and was voluntary. The SOBSI struggle demanded a THR marked by an appeal at the Second SOBSI National Council Session in 1953 which called for the provision of THR for all workers with a monthly gross salary. SOBSI also works with state trade unions to demand THRs as employers' obligations to become a legal rule. The demand was finally realized through Minister of Manpower Regulation no. 1 of 1961 which uses the term Tundjangan Hari Hari and applies to all workers. THR provisions show the impact on workers, namely the increase in labor income above the needs of a decent living. THR provides peace for workers in the face of holidays.