Kejadian bom atom di Hiroshima dan Nagasaki telah menjadikan pengalaman buruk bagi masyarakat Jepang akan penggunaan nuklir sebagai senjata perang. Hal tersebut telah membawa Jepang untuk melakukan gerakan non-proliferasi nuklir di Jepang dan di dunia. Namun dalam perjanjian perdamaian dengan Amerika Serikat, Jepang diharuskan untuk berada di bawah lindungan Payung Nuklir Amerika Serikat yang mana dalam praktiknya terdapat pertentangan dengan masyarakat dan pemerintahan Jepang. Penelitian ini membahas mengenai kebijakan nuklir yang ada pada masa pemerintahan Perdana Menteri Sato Eisaku dan menunjukkan kebimbangan pemerintahan Sato Eisaku dalam kebijakan anti nuklirnya.

---

The atomic bombings in Hiroshima and Nagasaki have made a bad experience for Japanese people about nuclear weapons as a weapon of war. This has led Japan to carry out a nuclear non-proliferation movement in Japan and in the world. But in the peace agreement with the United States, Japan was required to be under protection of the United States Nuclear Umbrella which in practice there were conflicts with the Japanese people and government. This study discusses the nuclear policy that existed during the reign of Prime Minister Sato Eisaku and showed the ambivalence of the Sato Eisaku government in its anti-nuclear policy.