ABSTRAKHingga tahun 2018, perusahaan publik Indonesia mewajibkan Direktur Independen untuk menjadi bagian dewan dan mengawasi perusahaan dengan menyediakan independen dan tidak terafiliasi perspektif tentang manajemen. Tugas Dewan Komisaris juga untuk mengawasi pengelolaan perusahaan. Tesis sarjana ini mengeksplorasi dua masalah utama: (1) apakah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direktur Independen berbeda, dan (2) apakah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris di PT ABM Investama Tbk efektif. Dengan menerapkan penelitian hukum normatif dengan menggunakan undang-undang, teoritis, dan pendekatan komparatif, sarjana ini menyimpulkan bahwa ada that tidak ada perbedaan yang signifikan antara fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris Komisaris dan Direktur Independen, sehingga menjadi alasan utama untuk
Penghapusan persyaratan Direktur Independen Bursa Efek Indonesia pada tahun sebuah perusahaan publik. Penghapusan tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan diatur semata-mata untuk Dewan Komisaris telah dilaksanakan secara efektif. Ini Gagasan tersebut didukung oleh studi tentang PT ABM Investama Tbk sebagai publik yang terdaftar perusahaan dengan reputasi Good Corporate Governance dan tanggung jawab yang baik dewan berdasarkan ASEAN Corporate Governance Scorecard. Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik digunakan untuk mengukur efektivitas dan kepatuhan
Dewan Komisaris dalam menjalankan dan melaksanakan tugasnya di Perusahaan publik Indonesia, termasuk PT ABM Investama Tbk. Dengan demikian, efektifnya fungsi pengawasan Dewan Komisaris yang telah dilakukan di perusahaan publik menunjukkan kurangnya signifikansi untuk membutuhkan Independen Direksi dan PT ABM Investama Tbk
ABSTRACT Until 2018, Indonesian public companies required Independent Directors to be on the board and oversee the company by providing an independent and unaffiliated perspective on management. The duty of the Board of Commissioners is also to oversee the management of the company. This undergraduate thesis explores two main issues: (1) whether the supervisory function performed by the Board of Commissioners and the Independent Director is different, and (2) whether the supervisory function performed by the Board of Commissioners at PT ABM Investama Tbk is effective. By applying normative legal research using statutory, theoretical, and comparative approaches, this scholar concludes that there is no significant difference between the supervisory functions carried out by the Board of Commissioners of Commissioners and Independent Directors, thus becoming the main reason for
Elimination of requirements for Independent Director of the Indonesia Stock Exchange in the year a public company. The abolition shows that the supervisory function regulated solely for the Board of Commissioners has been carried out effectively. This idea is supported by a study of PT ABM Investama Tbk as a publicly listed company with a reputation for Good Corporate Governance and good board responsibility based on the ASEAN Corporate Governance Scorecard. Good Corporate Governance principles are used to measure effectiveness and compliance The Board of Commissioners in carrying out and carrying out their duties in Indonesian public companies, including PT ABM Investama Tbk. Thus, the effectiveness of the supervisory function of the Board of Commissioners that has been carried out in public companies shows the lack of significance for requiring Independent Directors and PT ABM Investama Tbk
S-Shinta Wulandari Basuki.pdf :: Unduh