ABSTRAK
Pegadaian sebagai lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan sistem gadai dan lembaga pegadaian banyak memberikan pinjaman kepada masyarakat menengah ke bawah dengan jumlah pinjaman kecil. Tugas dari pegadaian adalah agar masyarakat terhindar dari sistem rentenir. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme peminjaman dalam lembaga pegadaian menurut perundang-undangan? Apakah penentuan bunga pegadaian mendasarkan pada prinsip keadilan? Dan apakah bunga pegadaian sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bagaimana kendala yang terjadi? Penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya sosio-legal yang metode pengumpulan datanya adalah dengan wawancara dan juga penyebaran kuesioner kepada nasabah pegadaian. Penelitian ini mencoba menganalisis besaran tingkat bunga di beberapa lembaga pegadaian Indonesia dengan membandingkan dengan peraturan pegadaian yang ada negara Cina dan India. Mekanisme peminjaman di pegadaian baik berupa kriteria barang jaminan, taksiran, penebusan harus memperhatikan SEOJK 52/SOJK.05/2017. Tingkat bunga pegadaian yang mencapai 10 persen untuk setiap bulannya dipandang belum memenuhi rasa keadilan. Meskipun demikian, penerapan tingkat bunga pegadaian di Indonesia sudah sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia. Dalam menentukan besaran bunga pegadaian yang ada sekarang bagi pegadaian tidak terdapat kendala, namun besaran bunga yang telalu tinggi menjadi kendala bagi nasabah karena sebagian besar ekonomi mereka adalah menengah ke bawah, namun mereka tetap menggunakan pegadaian karena untuk memenuhi kebutuhan mereka.

---

ABSTRACT
Pawnshops as a financial institution that provides loans to the community with a pawn system and pawnshop institutions provides loans to the middle and lower classes with small loans. The task of pawnshops is for the community to avoid the loan shark's system. The problem in this study is how is the mechanism of lending in a pawnshop institution according to legislation? Is the determination of pawnshops based on the principle of justice? And is the pawnshop interest in accordance with the applicable regulations and how do the obstacles occur? This research is a socio-legal nature of the data collection method by interviewing and distributing questionnaires to pawnshops customers. This study tried to analyze the interest rates in several Indonesian pawnshops by comparing the pawnshop regulations in China and India. The mechanism of lending in pawnshops in the form of criteria for collateral, estimated, redemption must pay attention to SEOJK 52/SOJK.05/2017. Mortgage rates which reach 10 percent for each month are seen as not fulfilling a sense of justice. Nevertheless, the application of pawnshops in Indonesia is in accordance with the regulations in Indonesia. In determining the amount of pawnshops that are currently available for pawnshops there are no obstacles, but the high amount of interest is an obstacle for customers because most of their economy is middle to lower, but they still use pawnshops because to meet their needs.