Konsep liberalisasi perdagangan internasional yang diberlakukan pasca berdirinya WTO diimplementasikan melalui paket instrumen hukum yang mendukung konsep tersebut. Dalam keberjalanannya, Negara anggota WTO yang mengalami kerugian akibat dari lonjakan impor yang pada dasarnya berawal dari kewajiban-kewajiban di bawah rezim hukum WTO, mengecualikan kewajiban tersebut dengan suatu mekanisme pengamanan perdagangan (safeguard). Dengan diberlakukannya safeguard, suatu Negara anggota dapat menarik, menunda atau memodifikasi komitmen konsesinya di WTO. Akan tetapi dalam keberjalanannya, tidak semua tindakan safeguard dilakukan sejalan dengan Pasal XIX GATT 1994 dan Agreement on Safeguards, atau bahkan tidak dikategorikan sebagai tindakan safeguard termasuk kasus DS490 dan DS496 yang melibatkan Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan komparatif dalam membahas permasalahan di atas, dapat dipaparkan bahwa suatu tindakan safeguard harus dilakukan sejalan dengan Pasal XIX GATT 1994 dan Agreement on Safeguards.

---

The concept of trade liberalization has been implemented since the establishment of WTO through the set of legal instrument supporting such concept. In its development, Members of WTO suffering injury caused by increased import which basically starting from its obligations under WTO legal regime, exempt such obligations through safeguards mechanism. By the implementation of safeguards, any Member may suspend, withdraw of modify its concession under WTO. On the other hand, not all of safeguard measure taken in accordance with Article XIX of GATT 1994 and Agreement on Safeguards, on the contrary cannot be recognized as safeguard measures oncluding Case DS490 and DS496 which involving Indonesia. By using a normative-juridical approach and comparative in discussing the issues, it can be explained that a safeguard measure should be taken in accordance with Article XIX of GATT 1994 and Agreement on Safeguards.