Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh biaya keagenan dari free cash flow terhadap penerbitan sukuk korporasi di Indonesia. Penelitian ini juga ingin membuktikan apakah mekanisme monitoring dari dewan komisaris dan investor institusi membengaruhi hubungan biaya keagenan dengan penerbitan sukuk dengan menggunakan konteks Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan negatif antara biaya keagenan dari free cash flow dengan penerbitan sukuk, yang berarti bahwa bahwa perusahaan dengan biaya keagenan dari free cash flow yang lebih rendah memiliki probabilitas lebih tinggi untuk menerbitkan sukuk. Selanjutnya, penelitian ini juga menunjukkan bahwa mekanisme monitoring dari dewan komisaris yang diukur dengan ukuran dan independensi dewan komisaris memperkecil dampak negatif dari biaya keagenan terhadap penerbitan sukuk. Penelitian ini memiliki implikasi bahwa perusahaan yang memiliki konflik keagenan yang tinggi akan cenderung menghindari penerbitan sukuk, namun dengan adanya mekanisme monitoring yang baik daridewan komisaris, dampak negatif dari konflik keagenan terhadap penerbitan sukuk dapat diturunkan.

---

This study aims to provide empirical evidence regarding the effect of agency costs of free cash flow on corporate sukuk issuance in Indonesia. This study also wants to prove whether the monitoring mechanism of the board of commissioners and institutional investors affects the relationship of agency costs with sukuk issuance using the Indonesian context. The results of this study indicate a negative relationship between agency costs of free cash flow with sukuk issuance, which means that companies with lower agency costs of free cash flow have a higher probability of issuing sukuk. Furthermore, this study also shows that the monitoring mechanism of the board of commissioners measured by the size and independence of the board of commissioners reduces the negative effect of agency costs on sukuk issuance. This study has implications that companies that have a high agency problem tend to avoid issuing sukuk, while in companies with better monitoring mechanism from the board of commissioners, the negative effect of agency conflict on sukuk issuance can be reduced.