Dalam perjanjian pengikatan jual beli ada saat dimana pihak penjual menitipkan sertipikat hak atas tanah sebagai obyek perjanjian kepada notaris, mengingat profesi seorang notaris memiliki kewajiban menjaga kepentingan para pihak yang dapat memberikan rasa keadilan yang seimbang diantara para pihak. Dalam menjalankan kewajibanya tersebut tak jarang di permasalahkan oleh salah satu pihak yang merasa kepentinganya dirugikan dan berpotensi pemidanaan terhadap notaris yang menjalankan kewajibanya tersebut. Sehingga muncul pertanyaan atas permasalahan tersebut mengenai tindakan notaris yang menahan sertipikat dapat dikategorikan sebagai bentuk perbuatan yang bertujuan untuk menjaga kepentingan para pihak dan perlindungan hukum bagi notaris yang menjagakepentingan para pihak dalam pengikatan jual beli. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Alat pengumpul data melalui studi dokumen dengan metode analisis data kualitatif. Simpulan dalam penelitian ini adalah bahwa dalam hal ini tindakan notaris yang menahan sertifikat dapat dikategorikan sebagai bentuk tanggung jawab notaris dalam menjaga kepentingan para pihak dan Pasal 50 KUHP merupakan instrumen perlindungan hukum bagi notaris dalammenjalankan jabatanya yang digunakan sebagai alasan pembenar atau alasan peniadaan pidana karena menjalankan perintah undang-undang. Saran penulis adalah Notaris dapat meminta perlindungan kepada Majelis Kehormatan Notaris dengan menyerahkan sertipikat tersebut kepada MKN yang nantinya sertipikat tersebut diberikan kepada pihak yang berhak, perlu adanya pengaturan yang spesifik yang dapat mengakomodir semua tindakan-tindakan yang tidak secara tegas diatur dalam UUJN/UUJNP yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban Notaris.

---

In a binding purchase agreement there is a time when the seller entrusts the certificate of land rights as the object of the agreement to the notary because the notary has an obligation to safeguard the interests of the parties. In carrying out this obligation, it is not uncommon to be questioned by one of the parties who feels that their interests are being harmed and has the potential to punish the notary who carries out his obligations. So that the question arises regarding the issue of how the notary action that holds a certificate can be categorized as a form of action aimed at safeguarding the interests of the parties and how is legal protection for the notary who safeguards the interests of the parties in binding the sale and purchase. The research method used in this study is a normative juridical research method. Data collection tool in this study through the study of documents with qualitative data analysis methods. The conclusion of this research is that in this case the act of a notary who holds a certificate can be categorized as a form of notary responsibility in safeguarding the interests of the parties and Article 50 of the Criminal Code is an instrument of legal protection for the notary in carrying out. The author's suggestion is the need for specific arrangements that can accommodate all actions that are not expressly regulated in UUJN / UUJNP. More comprehensive legal protection is needed.